Untuk Empat Bus Sekolah, Pemda Anggarkan Rp 1,75 M

TRENGGALEK – Para orang tua maupun siswa  sekolah di Bumi Menak Sopal yang selama ini berharap adanya bus sekolah, sepertinya harus bersabar. Pasalnya, niat pemerintah menyediakan layanan bus sekolah baru bisa dinikmati sekitar Mei mendatang. Untuk pengadaan kendaraan operasional pendidikan pemda harus merogoh anggaran sebesar Rp 1,75 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  (Dikpora) Kusprigianto mengatakan, pihaknya memang menganggarkan kendaraan sekolah tersebut pada APBD 2017 ini. Keberadaan bus sekolah  ini menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir tingkat pengunaan kendaraan bermotor di kalangan pelajar. Selain itu, dengan adanya bus sekolah  bisa turut mencegah meningkatnya laka lantas yang melibatkan anak-anak sekolah. “Saya berharap awal tahun ajaran baru bus sekolah itu sudah beroperasi,” katanya.

Kuspri–sapaan akrabnya menjelaskan, dalam hal pengadaan kendaraan tersebut, Dikpora memang sebagai pihak yang menganggarkan. Sedangkan, untuk teknis pelaksanaan atau operasionalnya, nanti akan dijalankan oleh dinas lain yakni Dinas Perhubungan. Anggaran sebesar Rp 1,75 miliar tersebut akan berupa empat  unit kendaraan sejenis mini bus.

Untuk gambaran sementara, empat  unit kendaraan tersebut nanti akan mengangkut anak sekolah dari tempat atau wilayah yang berbeda. Ada empat  rute yang akan dilalui kendaraan sekolah tersebut. Yakni, dari wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, dan Kecamatan Karangan yang semua dengan tujuan akhir Trenggalek Kota. “Memang belum semua bisa diakomodir. Tetapi minimal bisa mengurangi kerawanan kecelakaan pada pelajar, ” terang dia.

Adapun untuk pemanfaatan kendaraan tersebut, pihaknya juga tidak akan membatasi. Semua siswa sekolah  bisa memanfaatkan bus sekolah itu Artinya, kendati pengelolaan SMA dan SMK ada di pemerintah provinsi, nantinya mereka juga masih bisa memanfaatkan kendaraan tersebut. “Siswa SMA/SMK bisa naik  kendaraan itu. Meskipun secara yuridiksi dikelola provinsi, mereka ada di Trenggalek dan anak-anak kita juga,” tambah pria yang berdomisili di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan.

Untuk diketahui, data kepolisian menyebutkan, terdapat 9.533 kasus pelanggaran pada 2016 lalu. Itu naik sekitar 5388 kasus pelanggaran dari tahun sebelumnya (2015,red) yang hanya 4.145 kasus pelanggaran lalu lintas.  Ironisnya, sebagian besar kasus pelanggaran tersebut juga didominasi oleh kelompok usia remaja atau pelajar. Indikasinya yang menjadi penyebab dilakukan penindakan tilang lantaran tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sebayak 5.098 kasus dan tidak menggunakan helm sebesar 1.028 kasus. (hai/rka/JPG)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar