Minggu, 21 Oct 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

Panwaskab: Golput Tinggi, Tanggung Jawab Parpol dan KPU

Sabtu, 21 Jul 2018 16:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

GRAFIS GOLPUT DI TRENGGALEK

GRAFIS GOLPUT DI TRENGGALEK (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK – Minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada lalu, tak urung menjadi perhatian sejumlah kalangan. Betapa tidak, hampir 100.000 warga Kota Keripik Tempe tidak menggunakan hak suara. Selain itu, juga terdapat ribuan surat suara tidak sah.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar di pemilu depan ada peningkatan partisipasi masyarakat,” ungkap Ketua Panwaskab Trenggalek Agus Trianta kemarin (20/7).

Menurut dia, memang ada banyak faktor sehingga partisipasi pemilih masih relatif rendah. Misal jumlah kematian dan pindah tempat atau kerja di luar daerah. Namun jika dipersentasekan, jumlah itu jauh lebih kecil dibanding dengan mereka yang sengaja tidak memilih alias apatis terhadap pemilu. Artinya, jumlah mereka yang sengaja tidak memilih jauh lebih besar.

“Kami akui juga sebagai bagian lain penyelenggara pemilu, tapi itu bukan sepenuhnya tugas kami,” akunya.

Menurut dia, secara umum yang memiliki porsi besar dalam suksesnya pesta demokrasi adalah pemerintah. Namun secara khusus, beban tanggung jawab itu merupakan wilayah penyelenggara pemilu dan partai politik (parpol) untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Selain sosialisasi oleh KPU, parpol setiap tahunnya mendapat anggaran, yang salah satu tujuannya untuk pendidikan politik masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, sambung dia, memilih adalah hak setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat usia. Artinya, pemerintah atau siapa pun tidak bisa memaksakan seseorang menggunakan atau tidak menggunakan haknya dalam perhelatan pemilu. Itu berbeda jika menggunakan hak diganti sebagai ”kewajiban” dengan ada konsekuensi bagi setiap warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

“Namanya saja hak. Tidak menggunakan hak itu juga hak pemilik hak,” katanya.

Untuk diingat kembali, partisipasi pemilih di Trenggalek pada pilgub lalu tercatat 65,45%, sisanya merupakan warga yang tidak menggunakan haknya. Sedangkan jumlah suara tidak sah yakni 8.584 suara atau sekitar 2 persen dari 394.795 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Di lokasi terpisah, Sukaji, seorang politisi partai Golkar membenarkan tingkat partisipasi pemilih di Trenggalek memang terbilang rendah. Itu lantaran ada banyak orang yang tidak menggunakan suaranya. Menurut dia,  itu karena budaya politik uang masih cukup tinggi di Trenggalek.

Dia juga mengakui, itu tidak lepas dari tanggung jawab partai. Di sisi lain, ada oknum-oknum calon peserta pemilu yang memang tidak memiliki kapasitas dalam pemikiran sehingga lebih mengedepankan uang untuk pendekatan kepada masyarakat.

“Jadi pengawas juga harus tegas menindak yang demikian,” katanya.

Menurut dia, semenjak orde baru berakhir, peserta pemilu yang memberikan tawaran berupa program untuk menarik hati masyarakat sangat minim. Itu karena sudah telanjur ada budaya politik uang. Sehingga output yang dihasilkan dalam pemilu pun sangat jauh dari harapan masyarakat.

“Ending-nya seperti sekarang ini, yang dapat uang mau milih, yang gak dapat ya gak milih,” ungkap pria yang kini menjadi ketua Komisi I DPRD tersebut. (hai/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia