Rabu, 19 Dec 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

Emil Harus Mundur

26 Juli 2018, 14: 30: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

GRAFIS JIKA BUPATI SUDAH MENGUNDURKAN DIRI

GRAFIS JIKA BUPATI SUDAH MENGUNDURKAN DIRI (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK – Rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur (Jatim) nyaris rampung. Selasa (24/7), pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Khofifah–Emil ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU Jatim. Namun, sebelum dilantik sebagai wakil gubernur, Emil harus mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah.

“Iya, harus mengundurkan diri dong,” kata Husni Tahir Hamid, salah seorang anggota Komisi I DPRD, kemarin (25/7).

Dia menambahkan, setelah Bupati Emil definitif atau dilantik sebagai wakil gubernur, jelas bakal terjadi kekosongan kepala daerah. Terkait kekosongan jabatan ini, tergantung DPRD apakah dilakukan pengisian jabatan atau menunggu pejabat (Pj) dari pemerintah provinsi.

Namun, kemungkinan besar bakal dilakukan pengisian jabatan. Mengingat masih ada sisa lebih dari 18 bulan masa jabatan untuk kepala daerah yang kosong. Di sisi lain, pengisian itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Adapun untuk mekanisme pengisian jabatan bupati tersebut sementara ini masih perlu landasan yang jelas.

Sepengetahuan dia, jika mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, wakil bupati otomatis mengganti bupati. Namun, dalam ketentuan lain, misalnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga membahas tetang kekosongan bupati maupun wakil bupati.  Dalam UU tersebut tidak disebutkan secara spesifik bahwa wakil bupati secara otomatis menggantikan kekosongan jabatan bupati.

“Makanya, ini akan kami tanyakan dulu,” katanya.

Secara garis besar, dalam tatib tersebut akan diamanahkan untuk membentuk panitia pengisian jabatan. Kemudian, partai pengusung bupati–wakil bupati periode 2015-2020 lalu mengusulkan dua orang calon yang bakal mengisi kekosongan tersebut. Artinya, calon-calon tersebut merupakan orang yang mendapatkan kepercayaan atau persetujuan dari partai pendukung untuk pengisian jabatan.

“Kalau bukan partai pengusung, ya tidak bisa mengusulkan. Tapi, juga tidak setiap partai pendukung bisa mengusulkan satu nama calon,” katanya.

Politisi Hanura ini menambahkan, figur yang boleh diusulkan untuk pengisian ini tidak harus dari kalangan politisi. Untuk itu, pengisian ini tentu terbuka untuk siapa saja yang bisa menggaet hati parpol pengusung dalam Pilbup 2015 silam.

“Politisi bisa, akademisi bisa, birokrat bisa, bahkan mengusulkan dari kalangan partai nonpengusung pilbup lalu pun juga bisa,” jelas dia. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia