Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

DPTHP Tak Sepenuhnya Valid

Rabu, 19 Sep 2018 15:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

BELUM JELAS: Seorang pegawai melintas di samping ikon Pemilu 2019 di kantor KPU kemarin (17/9).

BELUM JELAS: Seorang pegawai melintas di samping ikon Pemilu 2019 di kantor KPU kemarin (17/9). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGALEK – Jumlah pemilik hak suara dalam Pemilu 2019 di Kota Keripik Tempe ternyata belum jelas. Kendati proses rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) telah keluar, kuat dugaan masih banyak pemilih ganda atau beberapa fakta lain di lapangan mengenai jumlah pemilih. Tak pelak, ini menuntut kejelian dan kecermatan penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak suara.

Data terakhir DPTHP menyebut, terdapat 582.471 orang yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Jumlah itu berkurang dari hasil pleno KPU Trenggalek sebelumnya mengenai DPT, yakni 582.577 orang.

Gembong Derita Hadi, Divisi Perencanaan dan Data KPU Trenggalek mengatakan, jika mengacu pada pleno DPTHP, jumlah pemilik hak suara Trenggalek itu sudah final. Namun karena rekapitulasi dilakukan berjenjang, tidak menutup kemungkinan ada perubahan jumlah pemilik hak suara di daerah.

Ini berkaca pada rekapitulasi di tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Ada sebagian daerah yang tidak bisa memasukkan data karena sistem informasi data pemilih (sidalih) KPU mengalami kendala, padahal waktu terbatas.

Akibatnya, ada beberapa data pemilih yang belum tertangani alias belum masuk. Semisal pemilih ganda.

Dampak dari kondisi yang demikian, Bawaslu RI memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyempurnaan DPTHP dengan rentang waktu yang lebih lama hingga bulan Oktober nanti.

“Kami masih menunggu, ada atau tidak surat edaran dari KPU RI. Kalau ada, ya kita lakukan verifikasi faktual kembali,” ujarnya.

Gembong -sapaannya- mengakui, data pemilih di Kota Keripik Tempe belum bisa dijamin 100 persen terakomodasi. Itu karena masih mungkin terjadi pergeseran data, semisal karena orang meninggal dunia. Di sisi lain, verifikasi faktual yang dilakukan sebelumnya juga tidak serta-merta tuntas.

“Ada saja kendala, verifikasi itu dilakukan door to door, saat mengecek kelengkapan data adminduk (KTP, Red),” katanya.

Padahal, sambung dia, ada banyak warga Kota Keripik Tempe yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas tersebut. Misalnya, para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang banyak bekerja di luar negeri. Kendati bertemu dengan yang bersangkutan, menurutnya tidak sedikit pula yang tidak bisa menunjukkan dengan alasan tertahan di perusahaan penyalur tenaga kerja.

“Kalau kami punya alat perekam biometrik, mungkin lebih mudah. Tanpa mereka harus menunjukkan KTP,” katanya sambil menyebut personel verifikasi faktual yang terbatas.

Diakuinya, KPU menjadi penyelenggara pemilu. Meski demikian, dibutuhkan campur tangan banyak pihak untuk menyuksekan pesta demokrasi ini. Menurutnya, selama ini KPU menjadi sasaran komplain lantaran data pemilih tersebut. Padahal, ini tidak lepas dari ketersediaan dokumen administrasi kependudukan yang baik di suatu daerah.

“Contohnya, orang meninggal itu kadang malas buat akta kematian. Kalau mereka masih tercatat masuk sebagai pemilih, kami yang disalahkan. Padahal itu kan bukan kewajiban kami mengurus akta,” tegas dia. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia