Kamis, 15 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Mutasi Jabatan Baru Tahun Depan

Minggu, 30 Sep 2018 15:51 | editor : Didin Cahya FS

JABATAN BARU : Maryoto Birowo saat dilantik menjadi Plt Bupati Tulungagung  pada Selasa (25/9) lalu di Kemendagri.

JABATAN BARU : Maryoto Birowo saat dilantik menjadi Plt Bupati Tulungagung pada Selasa (25/9) lalu di Kemendagri. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

TULUNGAGUNG – Sudah menjadi rahasia umum jika saat ini banyak pucuk pimpinan struktural organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kekosongan. Apalagi dalam kurun waktu beberapa tahun, banyak yang pensiun maupun meninggal dunia. Kendati demikian, untuk pengisian masih harus menunggu enam bulan atau baru terealisasi 2019 mendatang.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengakui, kini memang banyak posisi di OPD yang kosong. Baik itu di tingkat kepala, kabid, maupun kasi. Banyak di antara mereka yang pensiun maupun meninggal dunia. “Diakui atau tidak, memang banyak kekosongan jabatan di OPD pemkab,” katanya kemarin.

Menurut dia, pihaknya sebenarnya ingin segera mengisi kekosongan jabatan yang lowong tersebut. Namun, kemungkinan besar baru akan terealisasi tahun depan. Mengingat sesuai aturan, mutasi jabatan baru bisa dilakukan setelah enam bulan pascapelantikan kepala daerah terpilih. “Kalau mau, saat ini kami ingin melakukan mutasi. Tapi aturan menulis baru bisa dilakukan setelah enam bulan menjabat,” imbuhnya.

Untuk mutasi, memang harus melalui beberapa tahap. Yakni harus berkonsultasi maupun berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena proses ini baru bisa dilakukan jika izin formalitas dan legalitas terpenuhi. “Harus ada izin tertulis terlebih dulu sebelum melakukan mutasi,” ujarnya.

Sedangkan untuk mengisi posisi yang lowong tersebut, Maryoto Birowo juga harus melakukan assessment dalam prosesnya. Sehingga bisa diketahui kompetensi personal dari calon pejabat bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di OPD tersebut. “Dalam proses assessment harus melihat kompetensi personal. Jika memenuhi, bisa saja diusulkan untuk naik pangkat jabatan,” tutur pria paro baya ini.

Pengisian jabatan lowong ini memang sesuai dengan harapan pemprov agar tata kelola pemerintahan benar-benar sesuai yang diharapkan. Sehingga bisa menerjemahkan setiap program kebijakan pemerintah. “Pesan dari Pak Dhe Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo, Red) seperti itu. Jika ada kesulitan, harus konsultasi,” tandasnya.

Sekadar diketahui, pada pertengahan Agustus lalu, jumlah jabatan lowongnya mencapai 85 jabatan di eselon II, III, dan IV. Tak mustahil kini banyak pejabat yang harus rangkap jabatan mengisi kekosongan.

(rt/rak/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia