Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Ekonomi

Bakal Naik, Pengusaha Harus Genjot Produksi

Senin, 22 Oct 2018 14:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

HARUS SEJAHTERA: Beberapa pekerja di sentra pembuatan bakpia di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan.

HARUS SEJAHTERA: Beberapa pekerja di sentra pembuatan bakpia di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan. (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Para pemberi lapangan kerja di Kota Keripik Tempe dan sekitarnya tampaknya harus siap menggenjot produksinya agar tidak segera gulung tikar. Mereka bakal membayar pekerjanya berdasarkan upah minimum kabupaten (UMK) yang direncanakan naik sekitar 8,03 persen.

Kabid Hubungan Industrial (HI) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek Bambang Sumantri mengatakan, kenaikan UMK lazim dilakukan setiap tahunnya. Ini berkaitan dengan kesejahteraan pekerja bersangkutan di daerah masing-masing berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Dari perhitungan semacam itu, akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan tahun depan UMK naik sekitar 8,03 persen dari tahun sebelumnya,” katanya.

Dia melanjutkan, nantinya disperinaker akan secepatnya rapat atau koordinasi dengan dewan pengupahan Trenggalek. Agar diambil keputusan, berapa besaran UMK yang nantinya yang disetujui bupati untuk diusulkan ke gubernur.

“Nanti kami masih akan melakukan pembahasan terkait besaran UMK, untuk nantinya diusulkan kepada gubernur. Mengingat patokan pembayaran UMK adalah peraturan gubernur (pergub),” ungkapnya.

Usulan tersebut akan dikirimkan ke gubernur, selambat-lambatnya pada akhir November mendatang. Sementara itu, mengacu Pergub Nomor 75 tahun 2017 tentang UMK di Jawa Timur (Jatim) tahun 2018, UMK Trenggalek sebesar Rp 1.509.816,12. Jika kenaikannya mengacu pernyataan Kemenaker, maka di Trenggalek terjadi kenaikan UMK sekitar Rp 120 ribu. Sehingga diperkirakan pada awal 2019 mendatang, UMK di Trenggalek sebesar Rp 1,62 juta lebih.

Sedangkan jika ada perusahaan yang menganggap UMK yang diberikan terlalu tinggi dan jika diberlakukan akan membebani perusahaan hingga terancam gulung tikar.

Kemungkinan aturannya sama tahun sebelumnya, yaitu perusahaan bersangkutan mengajukan kesepakatan terhadap para pekerjanya, apakah mau dibayar lebih rendah dari UMK atau tidak. Ditambah perusahaan tersebut wajib mengadakan kesepakatan dengan seluruh karyawan mengenai kapan bisa membayar sesuai UMK. Sebab, UMK merupakan hal pekerja yang harus dipenuhi perusahaan.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami tetap akan memfasilitasi karyawan yang ingin mengadu terkait pembayaran UMK tersebut, agar ada jalan temu antara pekerja dan pemberi kerja,” jelas Bambang. (jaz/ed/rka)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia