Selasa, 13 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

Tempat Strategis Jadi Rebutan Pemasangan APK

Kamis, 25 Oct 2018 12:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

STARGETIS: Simpang tiga Widowati, salah satu spot pemasangan baliho yang diminati lantaran lokasinya cukup ramai.

STARGETIS: Simpang tiga Widowati, salah satu spot pemasangan baliho yang diminati lantaran lokasinya cukup ramai. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek harus memelototi alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg). Sebab, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi penumpukan APK di titik-titik tertentu. Itu terjadi karena peserta pemilu bisa memproduksi APK secara mandiri tanpa khawatir dikenakan sanksi. Hal itu diungkapkan Ahmad Rokhani, Ketua Bawaslu Trenggalek.

Dia  mengatakan,  jumlah fasilitasi APK tersebut dalam pembahasan di tingkat pimpinan. Mengingat jelas ada persaingan dalam perebutan suara di internal partai. Jadi tidak menutup kemungkinan fasilitasi dari KPU tersebut didominasi caleg-caleg tertentu. Ini jelas kurang menguntungkan peserta pemilu lainnya.

Tak hanya itu, sementara ini tidak ada patokan mengenai jumlah pemasangan APK. Artinya, kemungkinan terjadi penumpukan jumlah APK di lokasi-lokasi strategis. Padahal dalam satu dapil terdiri atas puluhan peserta pemilu.

“Kondisi ini juga cukup rawan terjadi gesekan antarpeserta pemilu,” katanya.

Dia mengungkapkan, sekarang fokus pembahasan masih seputar lokasi yang diperbolehkan dan dilarang pemasangan APK. Tempat yang dilarang pemasangan APK di antaranya tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan perkantoran pemerintah. Selain itu, juga mengenai konten yang dalam APK yang tidak diperbolehkan ada ujaran kebencian, SARA, dan lain sebagianya.

“Secara prinsip, kalau nanti melanggar regulasi yang ada, ya akan kita tertibkan,” tegas dia.

Terkait penertiban ini, Bawaslu bakal melibatkan satuan polisi pamong praja (satpol PP). Memang tidak ada sanksi yang lebih selain penertiban. Berbeda jika peserta pemilu melakukan kegiatan yang memang telah dilarang dalam undang-undang. Seperti politik uang atau tindakan lainnya. Hal itu sanksinya cukup berat, hingga pencoretan dari daftar peserta pemilu.

Pria ramah ini menambahkan, lokasi pemasangan APK juga sempat menjadi atensi dalam rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Sebab, tidak dijelaskan spesifik lokasi yang bisa atau perbolehkan untuk pemasangan APK.

Dalam ketentuan penyelenggaran pemilu hanya disebutkan lokasi yang tidak diperbolehkan dipasang APK. Ini juga bisa diasumsikan bahwa selain lokasi yang dilarang tersebut bisa dipasang APK.

Namun, ini bisa saja memicu gesekan dalam pelaksanaan. Sebab, lokasi-lokasi yang strategis pastinya menjadi jujugan pemasangan APK.

Pada konteks ini, parpol harus memiliki komitmen bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. “Jadi memang harus ada keadilan di internal partai,” jelasnya. (hai/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia