Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

DPRD Blitar Soroti Jalan Rusak

Kamis, 01 Nov 2018 11:18 | editor : Anggi Septian Andika Putra

BERLUBANG: Jalan penghubung antara Kota Blitar menuju Kecamatan Kanigoro, tepatnya di Desa Papungan, mulai rusak.

BERLUBANG: Jalan penghubung antara Kota Blitar menuju Kecamatan Kanigoro, tepatnya di Desa Papungan, mulai rusak. (Syaiful Anwar/Radar Blitar)

BLITAR KABUPATEN – Tahun depan  anggaran untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan dipastikan lebih besar. Itu setelah kondisi jalan di Kabupaten Blitar, saat ini menjadi perhatian serius legislatif.

Maklum saat ini banyak ruas jalan yang kondisinya rusak, mulai ringan, sedang hingga berat. Hal itu terungkap setelah sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, menyampaikan pandangan umum atas Rancangan APBD tahun anggaran 2019.

Selain menyoroti masalah kondisi jalan, sejumlah fraksi juga menyoroti soal kosongnya jabatan eselon II. “Sebenarnya saran yang diberikan banyak, tapi yang menonjol yakni kondisi jalan dan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait masih ada beberapa jabatan yang lowong,” ungkap Bupati Rijanto.

Menurut dia sejatinya setiap tahun pihaknya sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk perbaikan jalan. Anggaran itu dialokasikan mulai dari perbaikan ringan, berat hingga pembangunan total, berupa betonisasi.

Meski demikian anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang ada. Terlebih panjang jalan di Kabupaten Blitar, mencapai lebih dari seribu kilometer.

“Meski demikian kami akan menindaklanjuti saran dan masukan yang telah disampaikan oleh fraksi fraksi di DPRD Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh Organisasi Peangkat Daerah (OPD) dengan komisi DPRD Kabupaten Blitar.

Itu sesuai dengan bidangnya masing masing untuk membahas rencana kerja anggaran. “Semua saran dan masukan, kami tampung dan segera kami tindaklanjuti,”

Terkait masih adanya kekosongan jabatan eselon II dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), dia menjelaskan pihaknya tidak bisa serta merta mengisi dengan langsung menunjuk pejabat untuk segera mengisinya.

Menurut dia ada beberapa mekanisme dan juga prosedur yang harus dilalui, untuk mengisi kosongnya jabatan eselon II.

“Harus dilakukan lelang jabatan dan sebelum melelang jabatan, kita harus mebentuk Tim seleksi terlebih dulu dengan berkonsultasi ke pusat, terutama Komisi ASN dan Menteria Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi (Menpan-RB),” jlentrehnya. (ful/ziz)

(rt/sai/abd/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia