Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Hukum & Kriminal

Tak Hanya Syahri Terima Fee

Jumat, 02 Nov 2018 11:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

MEMPERHATIKAN SAKSAMA: Bupati (nonaktif) Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Suprayitno saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin (1/11).

MEMPERHATIKAN SAKSAMA: Bupati (nonaktif) Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Suprayitno saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin (1/11). (ANDY FIRASADI FOR RATU)

TULUNGAGUNG – Bupati (nonaktif) Syahri Mulyo kemarin (1/11) benar-benar berhadapan dengan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Sutrisno dan Agung Suprayitno, seorang kontraktor. Mereka didakwa menerima sejumlah fee atas paket kegiatan yang didanai negara untuk pembangunan di Tulungagung.

Konsultan hukum pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, Heri Widodo saat dihubungi Koran ini membenarkan jika hari ini (kemarin, Red) merupakan sidang perdana untuk Syahri Mulyo dan terdakwa lain. Yakni setelah menjalani sejumlah pemeriksaan di KPK dan dilayar ke Surabaya untuk disidangkan.

“Pak Syahri sudah menjalani persidangan ini tadi (kemarin, Red),” katanya melalui sambungan telepon.

Menurut dia, agenda sidang pertama ini adalah untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU). Namun saat majelis hakim menawarkan untuk eksepsi, penasihat hukum (PH) terdakwa menolak. Jadi minggu depan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

“Minggu depan langsung pada pemeriksaan saksi,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, PH terdakwa Andy Firasadi membenarkan jika kliennya tersebut sudah menjalani sidang. Materi dakwaan yang dibacakan adalah seputar dugaan pemberian fee dari kontraktor kepada para terdakwa. Sebab, mereka sudah memperlancar proses kegiatan pada 2014 hingga 2018.

“Selain itu, dari fakta persidangan diketahui jika yang mendapat fee tidak hanya Pak Syahri seorang, tetapi meluas,” terangnya.

Andy -sapaan akrabnya- menambahkan, aliran dana tersebut tidak hanya ke kliennya itu, bahkan hingga tingkat provinsi. Materi dakwaan yang berasal dari KPK itu juga menyebutkan juga ada aliran dana ke aparat penegak hukum, LSM, maupun oknum wartawan dengan jumlah bervariasi.

“Hal ini jelas terbaca dalam materi dakwaan di persidangan. Ada pihak lain yang menerima, baik itu yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU),” ucapnya.

Meskipun demikian, lanjut pria ramah ini, pihaknya mengajukan revisi kepada KPK terhadap isi materi dakwaan. Mengingat di dalamnya ada sejumlah angka yang tidak konsisten dan berubah-ubah.

Selain menyangkut materi dakwaan, tim PH juga mengajukan pengalihan penahanan Bupati Tulungagung yang beberapa bulan lalu dilantik itu. Apalagi selama ini yang bersangkutan ditahan di Polda Jawa Timur dan minta dipindahkan ke Rutan Medaeng atau lainnya. Semua berhubungan dengan hak terdakwa agar lebih mudah menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Tampaknya ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim, meskipun KPK merasa keberatan.

“Pemindahan lokasi penahanan memang lebih berhubungan pada pemenuhan hak terdakwa. Tak terkecuali untuk urusan ibadah agar bisa tetap ke masjid,” paparnya.

Disinggung untuk agenda sidang minggu depan, Andy mengaku ada lima orang saksi yang bakal dipanggil ke pengadilan. Namun siapa saja orang tersebut masih menunggu informasi dari lembaga antirasuah yang berkantor di Jakarta itu.

“Kita tunggu saja minggu depan,” tandasnya.

Perlu diketahui, kemarin (1/11) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang perdana dua kepala daerah yang tersangkut korupsi dengan kasus suap di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Mereka adalah Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar nonaktif M Samanhudi Anwar.

Dalam sidang perdananya, mereka diduga menerima sejumlah uang dengan nilai miliaran rupiah.

Sidang perdana itu diawali dengan sidang Syahri. Itu karena berkas berbeda. Meski kasus yang dilakukan keduanya sama, yakni menerima suap, pertama golongan Syahri.

Dalam sidang perdanannya itu, dia tidak sendirian. Syahri juga ditemani dua rekannya yang menjadi terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno selaku pengusaha yang menjadi pengepul uang rekanan uang tersebut.

”Terdakwa diduga kuat menerima besaran fee dari para kontraktor proyek,” ujar jaksa KPK, Abdul Nasir.

Penerimaan dana tersebut dilakukan dengan cara sistematis. Secara teknis, Syahri memerintahkan Sutrisno. Kemudian dia meminta stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari rekanan.

Sumber pendanaan itu berasal dari Susilo Prabowo, pemberi suap yang menjadi terpidana Sony Sandra, Dwi Basuki, Tigor Prakasa, dan anggota asosisasi pengusaha konstruksi Tulungagung.

”Tapi terdakwa mewajibkan para kontraktor tersebut memberikan fee sebesar 15 persen,” ujar Abdul.

Dari pemberian dana tersebut, mereka mendapatkan proyek dengan cara ploting. Tidak hanya itu, Syahri dan Sutrisno memerintahkan semua bawahannya untuk melakukan pencairan itu. Dari uang-uang itu, sejumlah pejabat mendapatkan jatah.

”Jumlahnya hingga 19 miliar,” tambah Abdul.

Uang tersebut dibagikan untuk memperlancar proses APDB, mempermudah pencairan dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan provinsi. Abdul melanjutkan, ketiga terdakwa itu dikenakan dengan dua pasal yaitu pasal 12 huruf b dan pasal 11 Undang-undang Tipikor. Ketiga terdakwa diancam 20 tahun penjara.

Di sisi lain, Wali Kota Blitar (non aktif) Samanhudi juga menjalani sidang perdananya. Itu setelah jaksa KPK menyelesaikan pembacaan dakwaan dari Syahri.

Samanhudi disidangkan bersama Bambang Purnomo alias Totok, pengusaha yang menjadi penghubung wali kota Blitar nonaktif itu dengan Embun. Dalam sidang itu, Abdul menyampaikan bahwa kedua terdakwa menerima fee atas pembangunan dua proyek di Kota Blitar sebesar Rp 1,5 miliar.

”Itu terkait pembangunan proyek SMPN 3 dan infrastruktur Stadion Supriyadi Blitar,” ujarnya.

Sebelumnya, Embun juga menjalani sidang vonis di hari yang sama. Dia divonis dua tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Apabila tidak membayarnya, dia harus mengganti dengan enam bulan penjara. Namun dalam putusan itu dia juga dikabulkan menjadi justice collaborator (JC) atau saksi yang membantu jaksa dalam mengungkap kasus itu.

Embun menjadi pesakitan karena tertangkap tangan oleh KPK dengan memberikan sejumlah uang kepada dua pejabat itu. (rka/den/ed/din/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia