Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Hukum & Kriminal

Waduh... Kasus Korupsi PDAU Trenggalek Terkesan Diulur-ulur

Senin, 05 Nov 2018 13:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Grafis Kasus PDAU

Grafis Kasus PDAU (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK – Kasus hukum yang menimpa salah seorang anggota dewan di Kota Keripik Tempe tak urung menyulut keprihatinan insan partai. Di sisi lain, persoalan yang ada di perusahaan daerah aneka usaha (PDAU) sudah menjadi perhatian sejak lama yang dinilai tak kunjung selesai.

“Kami hanya bisa menyayangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran,” ujar Nurhadi Rohmad, ketua DPC Partai Gerindra kemarin (4/11).

Pihaknya hanya berharap kasus suap dalam proses penyertaan modal PDAU ini tidak sampai mengganggu pemerintahan. Sebab, jika hal tersebut terjadi, pelayanan dan kepentingan masyarakat jelas akan tergangggu.

Disinggung bagaimana jika ada anggotanya masuk dalam kasus serupa, Nur -sapaanya- mengaku telah ada regulasi mengenai kader Gerindra yang terlibat dalam kasus hukum. Ada sejumlah sanksi yang bakal diterima. Mulai sanksi ringan hingga pemecatan dari keanggotaan partai.

“Kalau kami sudah jelas, hal seperti ini pasti ada sanksi partai,” tegas dia.

Di lokasi terpisah, Iip Wira Negara, ketua DPD Partai Berkarya mendukung upaya aparat hukum dalam pemberantasan korupsi di Kota Keripik Tempe. Hanya saja, pihaknya juga sedikit ragu terkait penyelesaian kasus yang menyelimuti PDAU. Menurutnya, persoalan di lingkungan perusahaan milik daerah tersebut sudah menjadi konsumsi publik sejak lama. Sebab, pada 2010 lalu juga pernah ditangani aparat penegak hukum.

“Kok gak selesai-selesai alias diulur-ulur ya?” katanya.

Pria ramah ini memberikan apresiasi atas kerja aparat penegak hukum yang bisa mengungkap fakta baru tentang adanya dugaan suap dalam proses penganggaran atau penyertaan modal PDAU. Namun, baginya itu adalah persoalan kecil. Sebab, faktanya salah satu perusahaan daerah di naungan PDAU kini tidak berjalan. Diduga miliaran rupiah uang rakyat juga digelontorkan untuk perusahaan tersebut.

“Itu lho BGS (Bangkit Grafika Sejahtera) mangkrak,” tunjuknya.

Dia pernah mendengar kabar bahwa proses pengadaan barang atau mesin cetak di perusahaan percetakan ini bermasalah. Akibatnya, perusahaan percetakan tidak bisa melakukan aktivitas produksi secara lancar. Ini berlarut-larut hingga akhirnya perusahaan tersebut tidak berjalan.

Menurutnya, selama ini perusahaan tersebut membawa masalah karena selalu menjadi atensi dari pemeriksa keuangan. Ini tidak lepas dari peran aktif aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan perkara atau kasus hukum yang ada di perusahaan tersebut.

“Semakin cepat selesai, semakin baik. Kalau saja selesai sejak dulu, pasti tidak membebani daerah,” ucapnya.

Untuk diingat kembali, Sukaji salah seorang anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal PDAU 2007. Dia diduga menerima uang pelicin untuk menyetujui penambahan modal PDAU. Disangkakan kepadanya pasal 5 dan 11 dan 12a undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Perusahaan ini didirikan sebagai amanah Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian PDAU Trenggalek. Semangat pendirian perusahaan ini untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan adanya perusahaan milik daerah ini, diharapkan bisa menambah pundi pendapatan daerah serta menciptakan dan memperluas lapangan kerja di Kota Keripik Tempe.

Modal PDAU ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dipisahkan. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia