Sabtu, 17 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

SK PPK dan PPS Berakhir, Bawaslu Kirim Surat

Rabu, 07 Nov 2018 16:20 | editor : Anggi Septian Andika Putra

BUTUH KLARIFIKASI: Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani dan anggota menunjukkan bukti SK PPK dan PPS yang sudah tak berlaku lagi.

BUTUH KLARIFIKASI: Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani dan anggota menunjukkan bukti SK PPK dan PPS yang sudah tak berlaku lagi. (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Trenggalek menduga ada pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pelanggaran itu terkait legalitas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di seluruh wilayah Trenggalek.

Surat keputusan (SK) pengangkatan PPK maupun PPS sudah tidak berlaku lagi. Mengingat dalam surat tersebut masa kerja PPK maupun PPS berakhir pada Oktober lalu. Serta belum ada SK yang mengatakan perpanjangan masa tugas tersebut.

“Ini ditemukan ketika kami melakukan pengawasan terkait penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP),” ungkap Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rokhani.

Dia melanjutkan, karena itu Bawaslu langsung investigasi dan mendapatkan berbagai bukti terkait SK PPK dan PPS yang berlaku hanya sampai Oktober lalu. Hal tersebut cukup ironis, mengingat sejak kemarin (5/11) merupakan jadwal penyusunan DPTHP-1 tingkat desa atau kelurahan. Akibatnya, PPK atau PPS tidak bisa rapat pleno terkait hal tersebut.

“Ini perlu segera ditindaklanjuti. Makanya kami langsung mengirimkan surat untuk mempertanyakan hak tersebut ke KPU Trenggalek,” katanya.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan produk PPK dan PPS untuk menyukseskan pemilu tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, kemungkinan karena belum memiliki kejelasan terkait statusnya, PPK atau PPS tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan jadwal yang ditentukan.

“Makanya perlu klarifikasi apakah sudah ada. Namun belum sampai dan sebagainya agar tidak berkembang spekulasi,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Trenggalek Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat Nurani Soyomukti menjelaskan, penerbitan SK memiliki keterkaitan dengan anggaran. Sebab, tidak mungkin KPU membuat SK terutama untuk panitia ad hoc seperti PPK dan PPS. Tidak mungkin mengangkat tanpa melakukan penganggaran. Selain itu, runtutan SK tersebut habis pada Oktober lalu karena kesalahan perencanaan anggaran oleh KPU-RI.

“Perencanaan dibuat 2017 lalu. Yang merencanakan pembiayaan panitia ad hoc selama tujuh bulan dan letaknya di akhir. Jadi, habis pada akhir Desember,” jelasnya.

Namun seiriang berjalannya waktu, terjadi perubahan yang membuat perekrutan panitia ad hoc tersebut terjadi pada awal 2018. Dengan demikian, pelantikan langsung dilakukan dan kerja dimulai pada Maret berakhir pada September mendatang. Dari situ, KPU RI merevisi anggaran dan SK panitia ad hoc diperpanjang setiap satu bulan.

“Untuk bulan ini, SK sudah kami perpanjang. Hal itu sudah diinformasikan ke yang bersangkutan,” tuturnya. (jaz/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia