Minggu, 16 Dec 2018
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Muncul Perpres Baru, Pindah Tak Perlu Repot Urus Permohonan Ke RT/RW

15 November 2018, 23: 13: 10 WIB | editor : Didin Cahya FS

SEMOGA BERMANFAAT: Kepala Dispedukcapil M. Justi Taufik (tengah) dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Tulungagung Totok Mufakir, foto bersama setelah penyerahan KIA kepada siswa.

SEMOGA BERMANFAAT: Kepala Dispedukcapil M. Justi Taufik (tengah) dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Tulungagung Totok Mufakir, foto bersama setelah penyerahan KIA kepada siswa. (DISPENDUKCAPIL TULUNGAGUNG FOR RADAR TULUNGAGUNG)

 TULUNGAGUNG - Administrasi kependudukan (adminduk) menjadi dokumen penting bagi warga negara. Dengan begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Tulungagung terus menggandeng berbagai pihak untuk memberikan informasi kebijakan baru dari pemerintah. Termasuk menggelar Sosialisasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 kemarin (15/11) di Hotel Istana.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), diikuti perwakilan 271 desa dan keluruhan, perwakilan 19 kecamatan, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Kepala Dispendukcapil Tulungagung M. Justi Taufik mengatakan, salah satu poin dalam sosialisasi adalah terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Di dalam perpres tersebut, ada satu item yang jadi perhatian. Yakni tentang tata cara penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan. Jika dulu memerlukan surat keterangan dari rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW), kini tidak. Sebab, sudah ditangani dispendukcapil setiap kabupaten. Namun setiap bulan dispendukcapil akan memberitahukan kepada desa, RT, dan RW, terkait perpindahan penduduk.

Dia menegaskan, bukan berarti fungsi ketua RT dan RW bakal hilang, tapi lebih ke peran sosial. “Bagi penduduk baru pindah, sebaiknya tetap berkunjung ke ketua RT atau RW,” ungkapnya.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan 2018 (RADAR TULUNGAGUNG)

Dia berharap para perangkat desa bisa memahami solusi seputar permasalahan adminduk. ”Memang sengaja acara itu ada sesi dialog dengan narasumber. Para peserta bebas bertanya seputar adminduk. Tulungagung ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang menyosialisasikan perpres tersebut,” terangnya.

Dia menambahkan, keberadaan kartu identitas anak (KIA) tidak boleh disepelekan. Sebab itu terkait dokumentasi kependudukan anak.

Kepala Subbidang Pendaftaran Pendudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Lilo Mertasih mengatakan, perpres tersebut terkait kebijakan kepindahan penduduk tanpa melibatkan RT atau RW yang merupakan bentuk perkembangan pelayanan. Sebab, dulu semua data kependudukan belum terekam secara digital. Namun sekarang semua data kependudukan tersimpan dalam bentuk digital. “Semua data kependudukan bisa dicek lewat data digital di dispendukcapil,” terang wanita berkacamata ini.

Dia meminta kepada seluruh perangkat desa untuk tak segan memberikan informasi kepada warga terkait peran penting adminduk.

(rt/did/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia