Selasa, 19 Feb 2019
radartulungagung
icon-featured
Politik

Melanggar Aturan Jumlah, APK Billboard Milik PPP Dicopot Bawaslu

24 Januari 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

TERTIBKAN : Tampak  alat peraga kampanye diturunkan satpol PP Kota Blitar.

TERTIBKAN : Tampak alat peraga kampanye diturunkan satpol PP Kota Blitar. (MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH/RADAR BLITAR)

BLITAR KOTA - Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar kembali ditertibkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar dan Satpol PP Kota Blitar, Kamis (24/1).

Dua APK calon legislatif (caleg) berbentuk billboard milik PPP harus dicopot. Sebab, APK yang dipasang tersebut sudah melanggar ketentuan Peraturan KoMisi Pemilihan Umum (PKPU). Dua APK itu bergambar caleg DPRD Kota Blitar dan Caleg DPR RI. 

Pantuan Jawa Pos Radar Blitar, dua APK yang dicopot itu berada di simpang empat Jalan Mastrip dan Simpang empat Jalan Kartini. "Kami mencopotnya karena melanggar. Sebab, aturannya, satu parpol hanya diberikan jatah dua billboard di setiap daerah. Tapi, kalau partai ini (PPP) memasang di empat titik," kata Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko, Kamis (24/1). 

Bambang menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan itu berkaitan dengan aturan jumlah. Di setiap daerah masing-masing parpol itu hanya dijatah dua pemasanhan APK jenis billboard. "Jadi, dari kami itu tidak mempermasalahkan itu caleg apa dan dari mana. Tetapi yang jelas kami melihat parpolnya. Jika parpol memasang lebih dari dua, kami tertibkan," jelas pria berkumis tebal ini. 

APK Billboard yang dicopot itu, lanjut dia, berasal dari Parpol PPP. Berdasarkan hasil pengamatan dari Panwaslu Kecamatan Kepanjenkidul, ada empat titik APK billboard milik PPP yang dipasang di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul. Dua di antaranya yakni yang dipasang di simpang empat Jalan Mastrip Kelurahan/Kecamatan Kepanjenkidul dan di simpang empat Jalan Kartini Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul. 

Sementara ini, Bawaslu masih menemukan pelanggaran untuk parpol PPP. Sedangkan untuk parpol lainnya belum ditemukan. "Sementara masih PPP ini," ujar pria berkacamata ini. 

Selain menertibkan APK billboard yang melanggar, tim bawaslu lain juga menertibkan APK jenis lainnya seperti baliho, banner hingga spanduk yang melanggar. Salah satunya APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, lampu PJU dan jembatan. Juga mencopot APK yang dipasang di pohon dengan cara di paku. 

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Blitar Agus Zunaedi dikonfirmasi Jawa Pos Radar Blitar mengaku belum mengetahui adanya rencana penertiban itu. "Memang informasi dari Bawaslu Kota Blitar sudah mengirim surat ke kantor DPC kemarin (Rabu, 23/1), tapi waktu itu saya sedang tidak di kantor. Seharusnya kan kalo dikirim kemarin harus beri waktu satu atau dua hari untuk mempelajarinya. Ini kok kemarin dikirim besoknya (hari ini, Red) ditertibkan," katanya dihubungi, Kamis (24/1). 

Soal PPP yang melanggar aturan dengan memasang APK billboard empat APK (aturannya maksimal dua APK), jelas Agus, DPC PPP tidak merasa memang sebanyak itu. DPC hanya memasang dua APK saja. "Kami merasa hanya pasang dua APK saja. Makanya, besok (Jumat,25/1) Saya ke kantor Bawaslu untuk klarifikasi masalah ini," tandasnya.

(rt/abd/kan/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia