KOTA BLITAR - Rencana pembangunan rumah dinas Wakil Bupati Blitar batal dilaksanakan. Anggaran sebesar Rp 4 miliar tersebut digeser untuk perbaikan jalan di Bumi Penataran. Wisma Moeradi menjadi alternatif hunian orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini.
Rencananya, rumah dinas wakil bupati akan dibangun di selatan Pasar Kanigoro. Akan tetapi, lokasi tersebut masih bersifat opsional. Artinya, belum ada kepastian lokasi tempat tinggal untuk rumah dinas pendamping bupati itu. “Rencana lokasi masih berpindah-pindah,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Rudi Widianto, kemarin (13/6).
Rudi mengatakan, rumah dinas tersebut batal dibangun karena anggarannya dialihkan untuk penanganan hal lain yang dirasa lebih prioritas. Yakni, pembangunan infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. “Selama pandemi, anggaran berkurang cukup banyak untuk penanganan bidang kesehatan, sehingga pemeliharaan jalan belum bisa dilakukan secara optimal selama dua tahun terakhir,” paparnya.
Dia belum dapat memastikan rencana ulang pembangunan rumah dinas tersebut. Sebab, prediksi kebutuhan anggaran tahun depan juga cukup banyak. Pihaknya tampak pesimistis pembangunan fasilitas untuk wakil bupati ini bisa dilakukan tahun depan. “Sepertinya pembangunan rumah dinas wakil bupati tidak ada di tahun ini maupun tahun depan,” imbuhnya.
Rudi mengaku, pergeseran anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, pihaknya juga memperhitungkan kemanfaatan penggunaan anggaran. Artinya, pembangunan jalan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sebaliknya, pembangunan rumah dinas hanya satu orang. “Bupati memberikan instruksi untuk lebih memprioritaskan pelayanan masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, rumah dinas harus didesain sesuai dengan aturan. Termasuk luas bangunan, jenis ruangan, dan lain sebagainya. Ternyata, hal tersebut menjadi salah satu penyebab nominal pembangunan rumah dinas terbilang cukup besar. “Selain itu, pembangunan juga dimulai dari nol,” paparnya.
Rudi menambahkan, anggaran tersebut akan dialihkan pada PAK tahun ini, sementara untuk nominal pada dokumen pelaksanaan anggaran ditulis Rp 0. Sebab, kegiatan pembangunan tidak terealisasi tahun ini. “Masih perlu banyak anggaran untuk perbaikan jalan. Jangan sampai adanya pembangunan rumah dinas menyebabkan masyarakat demo lagi,” tandasnya. (tan/c1/hai)
Editor : Doni Setiawan