KABUPATEN BLITAR – Aksi tanam pohon pisang tampaknya menjadi tren masyarakat untuk menyampaikan keluhan perihal infrastruktur, begitu juga di Kabupaten Blitar. Kemarin (21/6), sekitar 1,5 kilometer (km) jalan di Desa Slorok, Kecamatan Garum, ditanami pohon pisang oleh warga gegara kondisi jalan rusak tersebut tak kunjung diperbaiki.
Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, kondisi kerusakan jalan kabupaten itu sudah rusak sejak lama. Kabarnya, terakhir diperbaiki sekitar 2013 silam. Karena rusak parah, ruas Karangrejo-Slorok yang tak kunjung diperbaiki tersebut terpaksa ditanami pohon pisang.
Tak hanya itu, mereka juga wadul kepada wakil rakyat melalui rapat dengar pendapat (RDP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar. Puluhan warga Desa Slorok, khususnya dari Dusun Menjangankalung, menyampaikan unekunek ini. “Ini sudah parah. Sejak 2013 lho tidak ada lagi perbaikan,” ujar warga yang ikut RDP, Mohammad Zaenal.
Dia mengatakan, warga terpaksa menamam pohon pisang di jalanan. Harapannya, hal ini mendapat perhatian dari pemerintah sehingga lekas diperbaiki. “Jalan ini rusak karena mobilitas kendaraan berat cukup padat,” katanya. Jika nanti ada perbaikan jalan, kata dia, ide alnya menggunakan konstruksi yang sesuai dengan jenis aktivitas di wilayah tersebut. Artinya, kualitas ruas jalan ini tidak boleh disamakan dengan kondisi jalan lain yang tidak dilalui kendaraan berat.
Zaenal mengaku bahwa masyarakat sudah sangat lama bersabar. Untuk itu, pihaknya mengetuk kesadaran pemerintah agar sesegera mungkin melakukan perbaikan jalan. Sebaliknya, kata dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melakukan upaya lain agar infrastruktur tersebut segera diperbaiki. “Kerusakan ini sudah sepuluh tahun. Kalau tidak ada kepastian, pasti nanti ada aksi yang lebih besar,” terang pria yang juga Ketua Forum Bumi Kelangitan ini.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto mengaku sudah memfasilitasi masyarakat dalam menyampikan aspirasi. Dalam RDP tersebut, pihaknya juga menghadirkan organisasi perangkat desa (OPD) yang terkait dengan persoalan. Sayangnya, politikus Partai Gerindra tersebut tidak bisa memberikan jaminan agar persoalan infrastruktur ini tuntas tahun ini.
“Jika dilihat dari kondisi jalannya, ada banyak ruas jalan lain yang juga mengalami kondisi serupa. Bedanya, kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama sekali,” keluhnya.
Dalam RDP ini, pihaknya juga memiliki gambaran kondisi keuangan daerah dari OPD terkait. Faktanya, kata dia, kemampuan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah cukup terbatas. “Jika memungkinkan, nanti di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023, tapi jika tidak bisa ya terpaksa di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024,” ucapnya.
Sepengatahuan dia, ruas Karangrejo- Slorok tersebut sudah masuk perbaikan tahun ini. Apesnya, jalan rusak di ruas ini ada sekitar 5 km. Belum semua yang ter-cover perbaikan tahun ini. “Hanya 1 km yang diperbaiki dan itu tidak masuk wilayah warga yang protes ini. Sepanjang 1 km itu butuh anggaran sekitar Rp 4 miliar karena pakai konstruksi beton,” tandasnya. (hai/c1)
Editor : Doni Setiawan