KABUPATEN BLITAR – Wacana penertiban tugu pencak silat masih akan disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Namun, dari kaca mata pengamat sosial, wacana itu perlu dikaji lebih dalam agar nantinya tidak menimbulkan konflik yang lebih parah lagi.
Pengamat Sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Zahid Waris mengatakan, kebijakan penertiban tugu perguruan silat harus melihat maksud dari surat edaran Bakesbangpol Jawa Timur (Jatim). Penertiban untuk meredam konflik tersebut dinilai tidak efisien karena ada dan tidaknya tugu tak berdampak signifikan untuk meredam konflik. “Sebab, masih ada karakter arogan dari oknum pencak silat, sehingga tidak ada pengaruhnya. Meskipun begitu, terkadang tugu menjadi media atau pemicu awal terjadinya konflik.
Nah, penertiban tugu juga akan merobohkan suatu identitas. Hal tersebut mungkin tidak bisa diterima oleh perguruan pencak silat karena tugu menjadi simbol jati diri dan identitas yang ditanamkan dalam benda tersebut. ”Tugu pencak silat itu tidak bisa dibangun tanpa persetujuan masyarakat setempat. Selain itu, biasanya tugu yang dibangun, menandakan masyarakat di sana memiliki identitas yang sama,” ujarnya.
Dalam pandangannya, sosialisasi penertiban tugu nanti bisa dilihat efisiensinya. Selain itu, juga perlu ada riset untuk melihat seberapa besarkah dampak yang ditimbulkan dari penertiban tugu perguruan silat tersebut. Apalagi, di Blitar banyak perguruan silat yang besar. ”Ketika mereka kompak untuk menolak ditertibkan, bisa mendatangkan konflik baru,” katanya.
Jika salah satu perguruan ada yang setuju dengan penertiban tugu, konflik baru berpotensi muncul. Dengan munculnya pro dan kontra, pihak yang pro dengan penertiban memiliki ikatan pada lembaga yang membuat kebijakan tersebut. Pada sisi lain, itu menandakan adanya konflik kepentingan karena hanya salah satu perguruan yang setuju.
“Bisa saja perguruan yang setuju dengan penertiban merupakan organisasi kecil. Sedangkan organisasi besar dari akar rumput, itu susah untuk menerima penertiban tugu silat ini lantaran merupakan suatu identitas,” terangnya.
Secara sosiologi, simbol itu memiliki pesan didalamnya dengan bahasa halus. Jika ada tujuan merusak identitas bisa menimbulkan konlik baru. Sebab, identitas adalah harga yang harus dipertahankan, bagi kelompok tersebut.
Menurutnya, lebih baik pemerintah daerah (pemda) setempat mensosialisasikan tentang perguruan pencak silat yang baik agar lebih mendidik secara psikologis dan bisa selektif untuk menerima anggota baru. Harapannya agar karakter para anggota pencak silat bisa lebih baik dan terbentuk. Melalui perbaikan karakter ini bisa lebih meminimalisir konflik. Sebab, adanya permasalahan bukan dari tugu, melainkan dari tiap individu anggota pencak silat itu sendiri.
Lebih baik, pemda ataupun perguruan silat fokus pada perbaikan mental dan karakter anggotanya. Meskipun, tidak ada pencak silat yang mengajarkan kebencian atau keburukan dan semuanya tentu mengajarkan kebaikan. Seharusnya, memang ada tokoh yang turun ke setiap ranting untuk duduk bersama sosialisasi mengenai pembentukan karakter yang baik dan belajar mengendalikan hawa nafsu.
Selama ini, kata Zahid, belum ada tokoh elit pencak silat yang mensosialisasikan hal tersebut. Oleh karena itu, perguruan pencak silat butuh tokoh yang bisa turun ke lapangan mendiskusikan bahwa bertengkar di jalanan bukan mencerminkan sikap pencak silat. (jar/sub)
Editor : Doni Setiawan