TULUNGAGUNG – Sebanyak 80 desa di Tulungagung ini praktis belum tersentuh program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Nyatanya, program yang dikerjakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung itu mempunyai banyak kendala.
Utamanya adalah pemahaman masyarakat Tulungagung terkait sertifikasi bidang tanah yang masih rendah.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung, Ferry Saragih menyebut, program PTSL yang selama ini dijalankan bukannya tanpa kendala. Sejak digulirkan pada 2018 lalu, banyak desa/kelurahan sudah terakomodasi program yang digagas pemerintah pusat itu.
Meski begitu, masih ada sekitar 80 desa yang sama sekali belum tersentuh.
Kemudian untuk 2023 ini, ada dua tahap program PTSL yang dijalankan. Setiap tahapannya menyasar 25 desa di Tulungagung. Jika dijumlah secara umum, ada 50 desa yang menjadi sasaran program PTSL tahun ini.
“Kalau desa yang masih belum ikut PTSL itu ya, itu kita data sebanyak 70–80 desa kurang lebih. Itu yang sama sekali belum tersentuh,” jelas Ferry.
Dia membeberkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat terkait sertifikasi yang masih rendah. Belum lagi, masyarakat juga masih beranggapan bahwa bukti otentik kepemilikan tanahnya sudah cukup dengan akta tanah yang dikeluarkan camat.
“Masyarakat juga berpikiran bahwa kalau sudah punya sertifikat, nanti harus membayar pajak jual beli atau membuat akta lagi di notaris,” katanya.
Total 80 desa yang belum tersentuh PTSL tersebut, targetnya akan diakomodasi pada sisa waktu yang ada. Sekiranya masih ada waktu dua tahun lagi bagi BPN Tulungagung untuk memaksimalkan program PTSL untuk masyarakat Kota Marmer ini.
Ferry menyebut, tahun depan target sertifikat yang diterbitkan akan sama seperti tahun ini. “Kita juga mulai melakukan pendekatan ke camat-camat agar desa-desa yang belum tersentuh itu bakal ikut program PTSL ini,” ungkapnya.
Sementara pada prosesnya, tahap pertama program PTSL 2023 yang lebih dulu berjalan, pihaknya telah melakukan pengukuran sejumlah 57 ribu bidang dengan target penerbitan 33,4 ribu sertifikat.
“Sekarang sedang proses penerbitan serfitikat. Dari target 33,4 ribu itu, yang sudah terbit hingga hari ini 30,8 ribu sertifikat,” jelas Ferry.
Kemudian, sejak September kemarin, BPN Tulungagung sudah mulai melaksanakan tahap kedua dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk biaya pengukuran 50 ribu bidang.
Meski belum ada satu pun sertifikat yang terbit pada tahap kedua ini, bidang tanah yang telah diukur 18 ribu bidang. Pengukuran 50 ribu bidang itu ditarget akan selesai pada akhir Oktober ini.
“Pengukuran tahap kedua sudah mulai dilakukan. Kami menarget 46,8 ribu bidang sudah bersertifikat pada akhir 2023 ini,” tutupnya.
Editor : Didin Cahya Firmansyah