Tulungagung - Pelaksanaan car free day (CFD) yang sudah berjalan sebulan rupanya menyisakan pekerjaan rumah (PR) lain bagi dinas perhubungan (dishub). Pasalnya, petugas mendapati banyaknya temuan dan laporan soal aktivitas juru parkir (jukir) liar.
Kabid Prasarana dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Ronald Soesatyo mengatakan, pihknya sempat memberhentikan aktivitas CFD usai digulirkan selama beberapa pekan. Sebab, dinas mendapati adanya penerapan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Saat itu didapati adanya juru parkir yang mematok tarif parkir untuk kendaraan roda dua senilai Rp 5 ribu. Seharusnya itu untuk kendaraan roda empat," ucapnya.
Sesuai dengan ketentuan awal, normalnya untuk tarif parkir kendaraan roda dua saat pelaksanaan CFD senilai Rp 3 ribu. "Kita menyebutnya CFD 2.0, jadi biar tidak bingung membedakan kegiatan CFD yang baru dan lama. Jadi, saat awal pelaksanaan CFD 2.0 ini memang sempat ada jukir yang mematok tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.
Begitu menerima laporan, kata Ronald, dinas segera melakukan klarifikasi pada koordinator parkir yang ditugaskan pada saat pelaksanaan CFD. Namun, rupanya penerapan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan itu bukan dilakukan oleh petugas jukir yang terdata dalam database dishub. "Itu dilakukan justru oleh tenaga yang dibawa koordinator itu," akunya.
Dalam sebulan terakhir, setidaknya ada tiga laporan yang diterima oleh dinas. Rinciannya, satu temuan di Jalan Diponegoro dan dua kejadian di kantung parkir yang berada di Jalan Teuku Umar. "Koordinator jukir kami ada lima. Nah, masing-masing koordinator ini biasanya bawa anggota sendiri untuk membantu melayani parkir. Ternyata anggota si koordinator ini yang bermain," ungkapnya.
Dia menambahkan, kondisi ini merugikan masyarakat, khususnya pengunjung CFD. Sebab, hal ini dikhawatirkan dapat membuat jumlah pengunjung turun. Padahal, potensi perputaran rupiah di CFD bisa menyentuh angka ratusan juta hanya dalam tiga jam pelaksanaan. "Atas temuan kasus itu, segera terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan yang diterima. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah jukir yang dimaksud memang mematok tarif di luar ketentuan, agar bisa melakukan penindakan," bebernya.
Sanksi berupa teguran dikenakan bagi para jukir nakal yang terbukti melanggar aturan. Jika pelanggaran berlanjut, baik koordinator jukir maupun anggota, bisa dikenai sanksi berupa denda atau dihentikan.***
