RADAR TULUNGAGUNG – Masyarakat Desa/kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung kembali mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap usulan infrastruktur yang telah diajukan bertahun-tahun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Salah satu masalah utama adalah Jembatan yang berada di dusun Nganggrek RT 01 RW 04.
Jembatan tersebut dalam kondisi yang rendah.
Memungkinkan terjadi banjir serta tanggul sungai yang longsor dapat mengancam pemukiman warga serta fasilitas umum.
Sekretaris Desa Kalidawir, Didik Purnomo, mengungkapkan bahwa sejumlah infrastruktur krusial telah diusulkan setiap tahun.
Namun hingga kini belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
"Usulan sudah diajukan di Musrenbang, termasuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk menanggulangi tanggul sungai yang longsor. Selain itu, peninggian jembatan di sebelah timur Balai Desa juga menjadi prioritas karena terlalu rendah, sehingga menyebabkan banjir hingga menutupi aspal," ujarnya.
Jembatan tersebut, yang dibangun sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an, kini dinilai sudah tidak layak.
"Jembatan ini rendah sekali, air dari sungai yang meluap langsung masuk ke jalan raya dan permukiman. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin luas, termasuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan sekolah dasar," tambah Didik.
Dalam Musrenbang tingkat kecamatan, usulan ini sempat masuk pembahasan. Tetapi akhirnya tidak lolos ke tingkat kabupaten karena sistem pemilihan yang menggunakan sistem undian (lotre).
"Prosesnya dilotre, dan usulan kita hanya dapat nomor 12 atau 13, sementara yang diambil hanya satu atau dua usulan saja," jelasnya.
Sementara itu, pihak desa tidak tinggal diam. Langkah strategis yang kini dilakukan adalah mengajukan proposal langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung.
"Harapan kami, pemerintah segera merespons dan merealisasikan pembangunan ini. Jika dibiarkan, dampaknya tidak hanya merugikan warga, tetapi juga instansi lain seperti sekolah, pasar desa, puskesmas, dan kantor pos yang sering kebanjiran," tegas Didik.
Masyarakat Kalidawir pun berharap agar pemerintah kabupaten tidak hanya mengandalkan sistem lotre dalam menentukan proyek pembangunan.
Tetapi juga mempertimbangkan urgensi permasalahan di lapangan.
"Kami mendukung penuh usulan ini karena menyangkut kepentingan banyak orang. Semoga ada solusi konkret dari pemerintah sebelum kondisi semakin parah," ungkap salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut usulan ini.
Warga Kalidawir masih menunggu kepastian, berharap janji pembangunan tidak sekadar wacana.***
Editor : Mukhamad Zainul Fikri