Radar Tulungagung – Presiden menyoroti fenomena outflow of national wealth atau keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri yang disebut menjadi salah satu penyebab terbatasnya ruang fiskal negara, termasuk berdampak pada rendahnya gaji ASN, guru, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum ekonomi nasional yang juga membahas capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, serta berbagai indikator makro ekonomi lainnya yang dinilai menunjukkan tren positif namun masih menghadapi tantangan struktural.
Isu outflow of national wealth menjadi sorotan utama karena dikaitkan dengan kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk gaji guru, ASN, dan aparat hukum yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Outflow Kekayaan Nasional Disebut Tekan Ruang Fiskal Negara
Dalam pernyataannya, Presiden menyoroti adanya aliran kekayaan nasional ke luar negeri dalam jumlah besar selama lebih dari dua dekade. Ia menyebut total keuntungan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 436 miliar dolar AS, namun sekitar 343 miliar dolar AS diduga mengalir keluar dari sistem ekonomi nasional.
“Ini yang menyebabkan gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil,” ujar Presiden dalam forum tersebut.
Fenomena ini disebut sebagai salah satu faktor yang membuat anggaran negara tidak sepenuhnya optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, Indonesia disebut tidak pernah mengalami defisit perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih besar dibanding impor.
Presiden menegaskan bahwa secara teori ekonomi, kondisi tersebut seharusnya membuat Indonesia lebih kuat secara finansial, namun kenyataannya masih terdapat kebocoran ekonomi yang signifikan.
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Jadi Sinyal Positif
Di sisi lain, pemerintah juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20 seperti China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat pada periode yang sama.
Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.
“Momentum Ramadan dan Idul Fitri menjadi pendorong utama konsumsi,” demikian penjelasan dalam laporan ekonomi nasional tersebut.
Belanja pemerintah juga tercatat tumbuh signifikan hingga 21,81 persen atau sekitar Rp815 triliun, didorong oleh berbagai program seperti bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan diskon transportasi.
Indikator Ekonomi dan Sosial Indonesia Menguat
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lain juga menunjukkan tren positif. Inflasi tercatat stabil di angka 2,42 persen, berada dalam target nasional. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen mencapai 122,9, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Dari sisi perdagangan, neraca dagang Indonesia kembali mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut dengan nilai sekitar US$3,32 miliar pada periode terakhir.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,67 juta orang, dengan tambahan 1,89 juta lapangan kerja baru sepanjang Februari 2025–Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 4,76 persen menjadi 4,68 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan turun menjadi 8,25 persen dengan rasio gini 0,363, menunjukkan perbaikan pemerataan ekonomi meski tantangan ketimpangan masih ada.
Penutup
Meski sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan signifikan, isu outflow of national wealth tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai memengaruhi kapasitas negara dalam meningkatkan kesejahteraan, termasuk gaji ASN, guru, dan aparat penegak hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik dan menekan kebocoran ekonomi agar pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Editor : Maylanni Diana Fitri