Radar Tulungagung - Cara menurunkan desil bansos kembali ramai dibahas masyarakat setelah banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tidak cair. Pemerintah disebut kini menggunakan sistem desil berbasis NIK dan data aset untuk menentukan kelayakan penerima bansos secara otomatis.
Desil menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi dari level 1 hingga 10. KPM dengan desil 1 sampai 4 dinilai paling layak menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Sementara masyarakat yang masuk desil 6 hingga 10 dianggap mampu sehingga bantuan sosial berpotensi dihentikan atau tidak lagi dicairkan. Karena itu, banyak warga mulai mencari cara menurunkan desil bansos agar tetap terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah.
Penyebab Desil Bansos Tinggi Meski Merasa Masih Layak Menerima Bantuan
Dalam sistem terbaru, pemerintah menghubungkan data bansos langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut kemudian disinkronkan dengan kepemilikan aset, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Baca Juga: Gaji 13 Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2026, Taspen Bongkar Fakta Rapelan Gaji yang Ramai Beredar
KPM bisa masuk kategori desil tinggi apabila terdeteksi memiliki aset seperti motor, mobil, tanah, atau rumah atas nama pribadi. Selain itu, pekerjaan tetap dengan penghasilan stabil juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi status desil.
Kelompok usia produktif 18 hingga 40 tahun juga dinilai masih memiliki kemampuan bekerja sehingga peluang menerima bansos menjadi lebih kecil dibanding lansia atau keluarga rentan.
“Kalau tidak ada lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas di rumah, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos,” demikian penjelasan dalam informasi yang ramai dibahas masyarakat.
Selain itu, pola konsumsi dan gaya hidup dianggap ikut memengaruhi penilaian kesejahteraan. Sistem pemerintah kini dinilai semakin ketat karena data penghasilan dan aset dapat terbaca otomatis melalui integrasi NIK.
Akibatnya, banyak KPM mengaku bantuan sosial mereka tertunda meski merasa masih layak menerima PKH maupun BPNT tahap 4.
Begini Cara Menurunkan Desil Bansos agar PKH dan BPNT Bisa Cair
Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya masih tergolong miskin atau rentan miskin dapat mengajukan pembaruan data kepada pemerintah desa, kelurahan, maupun melalui aplikasi Cek Bansos.
Langkah pertama adalah melaporkan kondisi ekonomi terbaru secara jujur agar data dapat diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial.
Setelah pengajuan dilakukan, pemerintah biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan atau satu tahap pencairan bansos untuk memproses perubahan data tersebut.
Petugas kemudian akan melakukan survei langsung ke rumah KPM untuk memastikan kondisi ekonomi sebenarnya. Hasil survei inilah yang menjadi penentu apakah status desil dapat turun atau tetap sama.
“Kejujuran saat pengisian data atau survei sangat menentukan kelancaran bantuan,” ujar narasi yang disampaikan dalam informasi tersebut.
Karena itu, masyarakat diminta tidak memalsukan data saat proses verifikasi berlangsung. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan bantuan sosial gagal cair atau bahkan dicoret dari daftar penerima.
Selain memperbarui data, KPM juga diminta memastikan identitas seperti nama, tanggal lahir, status pernikahan, hingga data anggota keluarga sudah sinkron dengan data kependudukan terbaru.
Kesalahan input data maupun data yang belum dimutakhirkan disebut menjadi salah satu penyebab utama bansos terlambat cair.
Banyak KPM Keluhkan BPNT Tahap 4 Belum Cair di Sejumlah Daerah
Keluhan terkait pencairan BPNT tahap 4 juga ramai disampaikan KPM di berbagai daerah seperti Jakarta Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Sejumlah penerima bantuan KKS Bank BNI dan BRI mengaku hingga kini belum menerima pencairan bansos meski daerah lain sudah mulai cair sejak November.
Pemerintah menyebut perbedaan jadwal pencairan terjadi karena proses sinkronisasi data di tiap daerah tidak sama. Jika data penerima belum valid atau masih bermasalah, pencairan bantuan bisa tertunda.
Di wilayah Cilacap, Jawa Tengah bagian selatan, sejumlah KPM dilaporkan sudah menerima pencairan BPNT tahap 4 baik untuk KKS lama maupun baru. Namun pencairan disebut masih belum merata.
Sementara di Jawa Timur, termasuk Kediri, banyak warga masih menunggu kepastian pencairan bantuan sosial hingga akhir Desember.
Masyarakat yang statusnya sudah terdaftar dalam SK penerima bantuan diminta tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan merugikan seperti merusak kartu KKS atau buku tabungan karena kecewa bansos belum cair.
Pemerintah berharap proses pembaruan data bansos yang sedang berjalan dapat membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin, lansia, yatim piatu, hingga warga berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan bantuan.