Radar Tulungagung – Penyaluran bansos BPNT 2026 tahap kedua hingga akhir Mei masih dikeluhkan banyak keluarga penerima manfaat (KPM). Mayoritas laporan datang dari pemegang kartu KKS Bank BRI dan BNI yang bantuan sosial BPNT program sembako belum cair meski daerah sekitar sudah menerima pencairan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebenarnya masih terus menyalurkan bantuan sosial tahap kedua tahun 2026. Kuota penerima BPNT tercatat mencapai 18,2 juta KPM, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar sekitar 10 juta KPM di seluruh Indonesia.
Namun di lapangan, masih banyak penerima yang mengaku status bansos belum masuk rekening KKS. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai penyebab bansos BPNT 2026 belum cair.
Penyebab Bansos BPNT 2026 Belum Cair Menurut Data Lapangan
Berdasarkan laporan pendamping sosial dan hasil pengecekan aplikasi SNG, ada sejumlah penyebab utama bantuan sosial belum bisa dicairkan.
Salah satu kasus paling sering terjadi adalah komponen PKH dalam keluarga tidak lagi terdeteksi sistem. Contohnya pada keluarga yang memiliki anak usia dini yang sudah berumur di atas 6 tahun.
“Biasanya kalau usia 0 sampai 6 tahun masuk kategori balita dengan nominal bantuan Rp750 ribu sekali cair. Ketika usia anak sudah lewat 6 tahun tetapi belum masuk SD, sistem kadang tidak mendeteksi lagi komponen PKH,” dijelaskan dalam laporan update bansos terbaru.
Akibatnya, pada aplikasi SNG muncul keterangan “tidak ada komponen PKH dalam keluarga” meski sebelumnya rutin menerima bantuan.
Selain itu, banyak pula kasus dengan status “exclude”. Status ini menunjukkan bahwa keluarga penerima dianggap mengalami peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru.
KPM dengan status exclude biasanya dinilai sudah tidak masuk kategori desil 1 sampai 4 karena dianggap memiliki aset, pekerjaan tetap, atau kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding sebelumnya.
Di sejumlah daerah, perubahan status ini mulai banyak ditemukan sejak penyaluran tahap kedua Mei 2026.
KKS BRI dan BNI Banyak Belum Cair, Ini Penjelasan Lengkapnya
Keluhan bansos BPNT 2026 belum cair paling banyak berasal dari pemegang kartu KKS Bank BRI dan BNI. Meski demikian, proses penyaluran disebut masih berjalan bertahap hingga seluruh kuota terpenuhi.
Pendamping sosial mengimbau masyarakat untuk tidak langsung panik apabila bantuan belum masuk rekening. Pasalnya, pencairan dilakukan secara bertahap sesuai proses verifikasi bank penyalur dan validasi data Kemensos.
Selain faktor sistem, terdapat tujuh penyebab lain yang membuat bantuan otomatis dibekukan atau dinonaktifkan.
Pertama, penerima tidak ditemukan di alamat sesuai data. Kasus ini sering terjadi pada KPM yang sudah pindah domisili tanpa laporan resmi.
Kedua, penerima sudah meninggal dunia dan datanya tercatat di Dukcapil maupun BPJS Kesehatan sehingga sistem otomatis menonaktifkan kepesertaan bansos.
Ketiga, ditemukan NIK ganda atau satu nomor induk kependudukan digunakan lebih dari satu orang. Kondisi ini mengharuskan penerima melakukan sinkronisasi ulang data ke Dukcapil.
Keempat, data keluarga tidak padan dengan Dukcapil. Banyak kasus terjadi pada Kartu Keluarga lama yang masih memakai tanda tangan manual dan belum menggunakan barcode terbaru.
Selain itu, bansos juga bisa dicoret apabila dalam keluarga terdapat anggota yang menjadi ASN, PPPK, TNI, Polri, maupun pendamping sosial PKH.
Kasus lain yang juga menjadi perhatian adalah penerima yang terindikasi judi online berdasarkan hasil pemantauan PPATK sejak triwulan IV tahun 2025 lalu.
KPM Diminta Segera Lapor Jika Tetangga Sudah Cair Semua
Masyarakat yang merasa bansos BPNT 2026 belum cair disarankan segera melapor ke petugas setempat apabila warga lain di lingkungan yang sama sudah menerima bantuan.
Pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos dinilai kurang detail untuk mengetahui penyebab pasti bantuan tidak cair. Karena itu, KPM dianjurkan langsung mendatangi operator SNG di desa, kelurahan, pendamping PKH, atau Dinas Sosial setempat.
“Kalau hanya cek lewat aplikasi Cek Bansos biasanya kurang spesifik. Untuk mengetahui penyebab detail harus dicek langsung melalui aplikasi SNG,” dijelaskan dalam informasi bansos terbaru.
Pemerintah juga meminta masyarakat segera memperbarui data kependudukan agar sinkron dengan Dukcapil dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan proses penyaluran yang masih berlangsung hingga seluruh kuota terpenuhi, masyarakat diimbau tetap memantau status bansos secara berkala dan segera melakukan tindak lanjut jika ditemukan kendala administrasi.
Editor : Maylanni Diana Fitri