BANDA ACEH - Status dan pengelolaan Blang Padang Banda Aceh hingga kini masih dalam pembahasan pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut keputusan akhir belum ditetapkan karena pembahasan masih melibatkan pemerintah daerah dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Bima Arya menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung kawasan Blang Padang. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan, termasuk posisi kawasan dan batas-batasnya.
Pemerintah pusat, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari proses mencari penyelesaian terkait status dan pengelolaan kawasan Blang Padang.
Baca Juga: Kawasaki W175 Street 2026 Dibanderol Rp38,9 Juta, Kini Pakai ABS
Pembahasan Libatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Bima Arya mengatakan pemerintah telah melihat langsung kondisi Blang Padang di lapangan. Selain mempertimbangkan kondisi fisik kawasan, pemerintah juga menampung aspirasi dari DPRA dan masyarakat.
“Ya, kami sudah lihat di lapangan posisinya seperti apa, batasan-batasannya, menampung aspirasi dari DPRA, dari masyarakat,” kata Bima Arya dalam keterangan yang disampaikan dalam laporan TVRI Aceh.
Menurut dia, pembahasan mengenai Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan kondisi kawasan saat ini. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan status dan pengelolaannya.
Karena itu, proses pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah masih melakukan komunikasi untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bima Arya juga meminta agar proses tersebut terus dikawal dengan komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Ia menyebut komunikasi kedua pihak berjalan dengan baik dan intensif.
Keputusan Akhir Belum Ditetapkan
Wamendagri menegaskan bahwa keputusan mengenai status dan pengelolaan Blang Padang Banda Aceh belum ditetapkan. Pemerintah masih membahas berbagai aspek sebelum mengambil keputusan akhir.
“Insyaallah kita doakan saja, keputusan yang terbaiklah nanti yang akan diambil oleh pemerintah pusat,” ujar Bima Arya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang pembahasan sebelum menentukan kebijakan terkait kawasan tersebut. Aspirasi masyarakat dan masukan pemerintah daerah menjadi bagian dari proses yang sedang berlangsung.
Selain Pemerintah Aceh dan DPRA, Pemerintah Kota Banda Aceh juga dilibatkan dalam koordinasi. Pemerintah pusat memastikan komunikasi dengan pihak-pihak terkait tetap berjalan sehingga pembahasan tidak berhenti pada peninjauan lapangan.
Menurut Bima Arya, komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh berlangsung secara intensif. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Gempa Manggarai M5,6 Bikin Pengungsi Panik, Bayi 1 Bulan Ikut Berhamburan dari Tenda
Menunggu Penyelesaian Sesuai Ketentuan
Status Blang Padang menjadi pembahasan yang masih membutuhkan proses lebih lanjut. Pemerintah belum memberikan keputusan akhir mengenai bagaimana kawasan tersebut akan dikelola.
Dalam prosesnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi lapangan, batas kawasan, ketentuan hukum, serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan DPRA. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan dalam pembahasan pemerintah pusat.
Bima Arya memastikan komunikasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus dilakukan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan Blang Padang diharapkan dapat ditempuh melalui koordinasi antarpemerintah.
Hingga laporan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final mengenai status dan pengelolaan Blang Padang Banda Aceh. Pemerintah pusat masih melanjutkan pembahasan bersama pihak terkait.
Proses tersebut akan terus berjalan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Keputusan akhir nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah seluruh pembahasan dan koordinasi dilakukan.
Editor : Maylanni Diana Fitri
Sumber : TVRI ACEH OFFICIAL