SANANWETAN, Radar Blitar - Persoalan lahan bekas Perkebunan Karangnono di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok menuntut upaya cepat pemerintah. Betapa tidak, perebutan lahan garapan sering kali berpotensi gesekan di masyarakat.
Sekretaris Komisi I Candra Purnama mengetahui jika sudah ada kekuatan hukum tetap atas sengketa lahan bekas perkebunan ini. Sayangnya, pada tataran teknis eksekusi putusan pengadilan tidak bisa dilaksanakan. Pemicunya karena ada beberapa kubu yang mengklaim hak atas tanah bekas perkebunan ini.
Candra mengatakan, kini pemerintah daerah melalui gugus tugas reforma agrarian (GTRA) sudah melakukan beberapa upaya untuk mengurai persoalan tanah tersebut. Tentunya sesuai dengan jalur dan regulasi yang ada. “Pemerintah juga sudah melangkah kok, mencari solusi atas persoalan ini,” katanya.
Meski begitu, pihaknya menilai jika hal itu tidak cukup. Sebab, yang menjadi persoalan adalah objek tanah yang notabene memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Objek tersebut hari ini menjadi perebutan banyak orang. “Intinya kalau tidak ada kompromi di bawah (masyarakat, Red), ya bakal sulit untuk diselesaikan. Menurut saya itu satu-satunya jalan,” jelasnya.
Bupati Rini Syarifah mengaku ada beberapa persoalan atau sengketa tanah di Bumi Penataran. Selain Perkebunan Karangnongko, perkebunan di wilayah Gandusari dan PTPN 12 Penataran juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. “Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya. (*)
Editor : Choirurrozaq