KABUPATEN BLITAR - Perlahan tetapi pasti, Mak Rini dan Makdhe Rahmat memberikan jawaban atas persoalan masyarakat di Bumi Penataran. Di tahun kedua pemerintahan, serangkaian jurus dan inovasi dikeluarkan sejalan dengan visi-misi yang dicanangkan.
Terwujudnya “Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)” tidak hanya menjadi gagasan besar bupati dan wakil bupati. Mak Rini dan Makdhe Rahamat paham, keduanya membutuhkan dukungan dan campur tangan banyak pihak untuk mewujudkan visi pemerintah.
Setidaknya ada empat misi atau langkah sebagai penjabaran meraih visi tersebut. Yakni, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya; meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar; pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas; percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Misi pertama, diterjemahkan melalui program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral. Alhasil, tingkat kemiskinan tahun 2022 berhasil diturunkan sebesar 0,94 persen. Dari 9,65 persen di tahun 2021, di 2022 menjadi 8,71 persen. “Capaian ini merupakan penurunan terbesar dalam 10 tahun terakhir dan telah melampaui target RPJMD tahun ke-5 sebesar 8,88 persen,” ujar Bupati Rini Syarifah.
Selain itu, kata dia, berkat sinergi kuat Pemkab Blitar dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), forkopimda, dan masyarakat lintas agama, Indeks Kesalehan Sosial berhasil meningkat dari 81,74 menjadi 84,09. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya pembangunan sosial budaya masyarakat.
Misi kedua, difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berperspektif gender yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Capaian kinerja dari misi ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di tahun kedua pemeritahan Mak Rini-Makdhe rahmat, IPM mengalami kenaikan dari 71,05 menjadi 71,86 poin atau masuk kategori IPM tinggi.
Indikator lain untuk mengukur keberhasilan misi ini adalah Usia Harapan Hidup dan dan Indeks Pembangunan Gender. Usia Harapan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 73,98 tahun atau meningkat dibanding tahun 2021 (73,61 tahun).
“Adapun Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,76 sekaligus menunjukkan pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan,” katanya.
Bupati mengungkapkan, ada beberapa program unggulan di bidang kesehatan dan pendidikan untuk pendukung misi ini. Di antaranya, program High Risk High Cost yaitu cakupan pelayanan jaminan kesehatan berfokus terhadap pendaftaran penerima bantuan iuran daerah (PBID) yang concern pada pasien dengan tingkat risiko penyakit kronis yang tinggi. “Selain itu, ada pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa sebagai stimulus masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi,” imbuhnya.
Sesuai dengan misi ketiga, monitoring dan evaluasi berkala serta pembinaan dari unsur pengawasan dan penguatan budaya inovasi terus dilakukan pemerintah. Ini tidak lain agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien.
Sejak 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blitar selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dari BPK bagi pemerintah daerah memiliki makna yang sangat penting. Selain bukti atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, opini atas LKPD dapat memengaruhi tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Dari sisi akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat SAKIP ‘B’ atau baik dan berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan sistem manajemen kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja,” tuturnya.
Pada 2022, kata bupati, dalam event Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Blitar kembali masuk dalam kategori daerah “inovatif”. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui langkah-langkah solutif dan inovatif bagi masyarakat.
Di antaranya, melalui inovasi Salam Sak Jangkah, Alasar (Akta Lahir Terbit Sebelum Sepasar), Joss Banget Mas (Jemput Online Single Submission/OSS Bersama Instansi Terkait dan Malam Hari Bisa). “Ada juga mal pelayanan publik virtual ‘Jalasutra’ (Jenis Apa saja LAyanan maSyarakat cUkup ke kanToR desA) dan berbagai inovasi lainnya,” terang dia.
Adapun misi keempat, Mak Rini dan Makdhe Rahmat menerjemahkannya dalam beberapa program. Seperti program ketahanan pangan, fasilitasi usaha mikro dalam e-katalog lokal, pembinaan industri, pembinaan SDM pariwisata dan promosi pariwisata, serta berbagai program lain.
Ikhtiar bersama ini membuahkan hasil dengan capaian kinerja positif. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,20 persen atau naik 2,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata naik. Pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah kunjungan sebesar 101,75 persen atau 2.597.470 pengunjung mendatangi 104 objek wisata di Kabupaten Blitar.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara otomatis berdampak pada menurunnya persentase penduduk miskin. Penurunan Rasio Gini dari 0,353 menjadi 0,335 sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan telah menuju ke arah inklusif.
“Prestasi lainnya adalah kabupaten dengan nilai transaksi katalog lokal terbesar nomor 5 (lima) dengan nilai transaksi 66,87 miliar rupiah. Dan, kabupaten dengan proporsi transaksi katalog lokal terhadap belanja pengadaan terbesar nomor 5 (lima), dengan nilai proporsi transaksi katalog lokal terhadap belanja pengadaan 7,30%,” kata Mak Rini.
Berbagai inovasi telah dihasilkan agen-agen inovasi di Kabupaten Blitar, baik oleh ASN maupun masyarakat Kabupaten Blitar. Di antaranya, inovasi teknik Biosaka (Selamatkan Alam Kembali ke Alam). “Inovasi ini telah diakui oleh Kementerian Pertanian. Dan pada saat panen padi hasil inovasi Biosaka pada 10 September 2022, Menteri Pertanian RI turut hadir menyaksikan kesuksesan hasil inovasi ini,” terangnya.
Di bidang investasi, pada Agustus 2022 di-launching inovasi “LOSS Door-to-Door” yang merupakan upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Bentuknya adalah pelayanan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) untuk usaha mikro dan kecil.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga merilis “Lapak Maini” (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain). Inovasi ini diinisiasi sebagai bentuk percepatan pelayanan penerbitan dokumen adminduk, khususnya akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA melalui kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan 24 puskesmas dan 11 rumah sakit. Di antaranya, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, RSU Aulia Sutojayan, RS Medika Utama Kanigoro, RSU An-Nisaa’ Talun, RSU Ananda Srengat, RSU Aminah Blitar, RS Aura Syifa Kediri, dan lainnya.
Inovasi dalam pelayanan publik lainnya adalah “Idaman” (informasi dalam genggaman). Ini merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai layanan di rumah sakit bagi masyarakat serta memberikan kemudahan akses pendaftaran online bagi pasien rawat jalan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
Di bidang ekonomi, Mak Rini dan Makdhe Rahmat memperkenalkan Si-Abah Koppontren (Fasilitasi Akta Badan Hukum Koperasi Pondok Pesantren). Ini adalah fasilitasi akta badan hukum koperasi pondok pesantren. Melalui kegiatan ini telah terfasilitasi sebanyak 10 akta badan hukum koperasi pondok pesantren.
Selain itu, ada pula program UM-Berdasi (usaha mikro berdaya saing) yang bertujuan untuk mencetak usaha mikro yang berdaya saing dan berprestasi melalui pengembangan SDM dan manajerial pengelolaan usaha mikro.
“Pada tahun 2022, sejumlah 50 pelaku usaha telah dilakukan pembinaan melalui program ini,” katanya.
Dua tahun kepemimpinan, Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso telah melewati berbagai cobaan dan tantangan dalam membangun Kabupaten Blitar. Pada saat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada 26 Februari 2021, Indonesia termasuk Kabupaten Blitar sedang dilanda pandemi Covid-19. Namun, mulai 2021, kondisi mulai kembali pulih melalui berbagai kebijakan. Di antaranya, penguatan industri kecil dan sektor usaha mikro, penguatan sektor pertanian, gerakan cinta produk lokal, pariwisata dibuka dengan protokol kesehatan yang memenuhi standar, dan berbagai program lain. Kebijakan strategis ini tak urung membuat ekonomi tumbuh sebesar 3,02 persen.
Mak Rini mengungkapkan, pascapandemi mulai berlalu, bencana alam dan bencana non-alam melanda Bumi Penataran. Ini menjadi tantangan tersendiri karena bencana datang tanpa dapat diduga. Bencana banjir akibat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2022, bencana geologi tanah gerak di Kademangan, kebakaran Pasar Kesamben pada Desember 2022, serta kejadian yang baru saja terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok.
“Meski demikian, kita telah melakukan langkah-langkah penanganan dan pemberian bantuan sosial untuk korban serta mitigasi bencana ke depannya. Adapun pembangunan Pasar Kesamben sedang kita upayakan dapat dibangun Kembali, sekaligus revitalisasi menjadi pasar rakyat yang lebih modern,” tegasnya.
Karena hal ini pula, di tahun ketiga, pemerintahan ini pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 telah disiapkan anggaran kurang lebih sebesar 260 miliar rupiah untuk program penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengelolaan sistem drainase, pengembangan sistem air minum, pengelolaan sistem air limbah, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Beberapa kegiatan strategis yang akan kita laksanakan pada tahun 2023 ini di antaranya pembangunan Jembatan Subali; pembebasan lahan Pansela; pembangunan Puskesmas Talun; serta penguatan satu data kesehatan,” tandasnya. (hai/c1) Editor : Endah Sriwahyuni