KOTA BLITAR - Dua tahun kepemimpinan Santoso sebagai Wali Kota Blitar dan Tjutjuk Sunario sebagai wakilnya. Berbagai program pembangunan terus digulirkan dan diwujudkan satu demi satu. Menyongsong tahun ketiga, sejumlah program prioritas menanti untuk direalisasikan demi Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat.
Ya, sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terus berupaya merealisasikan program-program unggulan di berbagi bidang. Mulai bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup, sosial, hingga kebudayaan. Termasuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.
Sepanjang dua tahun terakhir kepemimpinannya, sejumlah program dari janji-janji politik perlahan terealisasi. Di antaranya program RT Keren (dana bantuan 50-100 juta untuk RT/RW); Ransum peduli lansia; layanan home care internet keren; Rastrada; sekolah perempuan; Menumbuhkan wirausaha baru; capaian UHC di bidang kesehatan; capaian kemantapan infrastruktur jalan; pembangunan ruang terbuka hijau; hingga revitalisasi pasar tradisional.
Terwujudnya program pembangunan yang telah dicanangkan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2022. Peningkatan itu terjadi pada semua dimensi baik umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. “Untuk IPM tumbuh cepat dibanding tahun sebelumnya. Terutama di sisi pengetahuan dan standar hidup layak,” jelas Wali Kota Blitar Santoso kepada Koran ini kemarin (27/2).
Santoso menjelaskan, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan hidup hingga 74,26 tahun. Lebih lama 0,40 tahun (0,54 persen) dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Kemudian, pada dimensi pengetahuan, ungkap dia, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun 2022 tercatat sebesar 14,56, lebih tinggi 0,23 tahun (1,61 persen) dibanding tahun lalu yaitu 14,33. “Sedangkan indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS 25thn+) 2022 mencapai 10,65, lebih tinggi 0,30 tahun (2,90 persen) dibanding tahun lalu,” terangnya.
Pada dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada 2022 mencapai Rp 14.058.000 atau meningkat 1,75 persen (Rp 242 ribu rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya.
Di samping itu, persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada Maret 2022 sebesar 7,37 persen. Turun 0,52 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan/gk) di kota blitar pada Maret 2022 mencapai 10,65 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,68 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama pada 2021 yang sebesar 11,33 ribu jiwa.
Sepanjang 2022, pemkot Blitar juga terus diganjar sejumlah prestasi dan penghargaan. Di antaranya, penghargaan dari gubernur Jatim karena telah menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi (Corp U) bagi aparatur sipil negara di Pemkot Blitar pada 16 Februari 2022 lalu. Lalu, penghargaan WTP dari BPK RI ke-12 kali secara berturut – turut pada April 2022.
Lanjut, terbaik III kategori media sosial Dinas Kominfotik dan Statistik kabupaten/kota se-jatim. Implementasi manajemen ASN terbaik. Pembina proklim terbaik tingkat provinsi hingga penghargaan kota sehat. ”Dan di penghujung 2022, dapat penghargaan railway safety award peringkat 1 nasional dalam upaya peningkatan keselamatan di perlintasan kereta api (KA) Kementerian Perhubungan,” bebernya.
Wali kota beserta jajarannya khususnya kepala OPD berkomitmen untuk berupaya keras merealisasikan program-program kerja yang telah dituangkan dalam perencanaan. Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. “Selain itu, kami juga membangun komunikasi dengan APH (aparat penegak hukum) untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan program kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” tegasnya.
Setiap tiga bulan sekali, wali kota beserta jajaran mengevaluasi program kegiatan. Evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana progress dari pelaksanaan program kegiatan tersebut. ”Nah, jika ada kendala di tengah jalan, saya langsung minta inspektorat untuk memberikan early warning kepada OPD-OPD tentang bagaimana menghadapi persoalan sekaligus memberikan solusinya. Peran inspektorat ini betul-betul kami maksimalkan, bukan malah menghakimi,” jelasnya.
Adapun arah kebijakan pada 2023, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan normalisasi ekonomi daerah. Kemudian pada 2024, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. “Lanjut pada 2025 dan 2026 masing-masing, pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta penguatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kehidupan yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat,” beber pria 62 tahun ini.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario mengatakan, terus bekerja keras membantu wali kota dalam menuntaskan program-program pemerintahan terutama janji-janji kampanye. Salah satunya adalah program RT Keren berupa bantuan dana bagi RT/RW untuk kegiatan fisik maupun nonfisik. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Harapannya, masing-masing RT nanti bisa memunculkan pelaku usaha baru sesuai potensi yang ada di setiap lingkungan. Seperti di lingkungan Pasar Hewan Dimoro. ”Di sana itu pengolahan kulit sapi. Salama ini, kulit sapi itu dijual ke Tulungagung hingga Kediri menjadi kerupuk rambak. Nah, potensi tersebut tentu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat produk seperti sepatu kulit, tas kulit, hingga jaket kulit dan lain-lain,” terang politikus Partai Gerindra ini.
Tjutjuk menekankan agar pemanfaatan dana RT Keren tersebut benar-benar berdampak pada ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Seperti memunculkan pelaku usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mengurangi angka pengangguran. ”Intinya, dampak program RT Keren harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Kemudian tidak kalah pentingnya, berupaya maksimal mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih. Bebas dari kecurangan dan praktik korupsi mulai level atas hingga bawah. “Karena itu, moral pejabat harus dijaga. Memberikan contoh yang baik kepada jajaran seluruh ASN dan didukung oleh masyarakat. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, transparansi harus dikedepankan,” tandasnya. (sub/ady) Editor : Endah Sriwahyuni