KOTA BLITAR – Ratusan miliar anggaran pembangunan infrastruktur tampaknya tidak cukup meredam wacana pemekaran di Bumi Penataran. Tak pelak, hal ini menuntut pemerintah daerah kembali memberikan perhatian utamanya kepada masyarakat di Blitar Selatan.
Wakil Bupati Rahmat Santoso mengaku bakal turun gunung dan ngantor di sejumlah desa di wilayah Blitar Selatan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintah hadir di tengah masyarakat.
Tidak hanya sebatas menampung aspirasi, masukan dan keluhan warga bakal diinventarisasi dan diupayakan menjadi prioritas daerah. “Bukan apa-apa, agar bisa langsung berdialog dengan masyarakat di Blitar Selatan,” ujarnya.
Rahmat mengatakan, pemerintah daerah selama ini tidak diam. Artinya, pemerintah juga mengetahui keluhaan masyarakat tersebut meski tidak secara langsung. Hal ini lantas ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan jajaran pemerintah pusat. Tujuannya tidak lain agar ada dukungan anggaran untuk Kabupaten Blitar, utamanya dalam hal perbaikan infrastruktur. “Belum lama Komisi V DPR RI datang, beberapa infrastruktur juga akan diperbaiki,”katanya.
Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga kegiatan yang bakal mendapatkan dukungan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Misalnya, pelurusan jalur di Kali Legi, Kecamatan Selorejo, dan pembangunan Pasar Kesamben yang beberapa waktu lalu terbakar. “Saat ini sudah dalam proses, mudah-mudahan tahun ini bisa segera direalisasikan,” imbuh Rahmat.
Sebenarnya, kata dia, sudah lama memiliki greget untuk sambang desa. Meski update informasi selalu diterima, wabup ingin melihat kondisi langsung di lapangan. Menurutnya, dengan bertemu langsung warga, komunikasi dua arah bisa dibangun dengan baik.
Dia mengatakan, rencana ngantor di desa ini bukan agenda resmi. Pihaknya menggelar acara resmi dan mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, dia ingin mengetahui persoalan yang ada di desa secara alami. “Jadi tidak buat undangan resmi, kalau mau ketemu waktu di desa, monggo. Nanti bisa sampaikan masukan, kritik, saran, atau keluhan,”terangnya.
Untuk diketahui, tahun ini pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur di Blitar Selatan lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Sayangnya, belakangan wacana mengenai pemekaran Blitar Selatan justru menjadi pembicaraan yang hangat. Bahkan, belasan tokoh masyarakat di Blitar Raya khususnya dari tujuh kecamatan di Blitar Selatan, kini sudah membentuk Badan Persiapan Otomi Lodoyo untuk merealisasikan pemekaran wilayah ini.
“Setiap orang memang bisa menyampaikan gagasan dan ide, tapi ya kalau dirasa hal ini menimbulkan hal negatif harus disikapi cepat. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah,” kata Direktur Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya (PAKASDA) Blitar, Novi Catur Muspita. (hai/c1) Editor : Endah Sriwahyuni