KABUPATEN BLITAR – Sektor ekonomi di Bumi Penataran diklaim tumbuh, meski nilai perputaran uang dari pelaku usaha belum diketahui secara pasti. Jurus yang digunakan pemerintah pun masih sama. Melakukan pendampingan serta memberikan layanan dalam proses pelengkapan dokumen administrasi.
Beberapa waktu lalu, Bupati Rini Syarifah menyampaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 meningkat dari 3,02 persen menjadi 5,20 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan dan eceran meningkat dari 5,83 persen menjadi 6,68 persen, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan meningkat dari 5,45 persen menjadi 10,75 persen. Itu merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Khusna Lindarti mengatakan, jumlah UMKM terakhir tercatat sekitar 31,4 ribu. Menurutnya, jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan data tahun sebelumnya. “Rata-rata kenaikan jumlah ini karena sasaran atau UMKM binaan yang sebelumnya belum berizin, kini sudah berizin,” katanya.
Dia mencontohkan, salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah administrasi. Misalnya, dokumen perizinan, nomor induk berusaha, dan dokumen lainnya. Menurutnya, dokumen ini sanngat penting karena menjadi syarat utama untuk pengembangan usaha. “Sementara ini yang paling dominan adalah usaha makanan dan minuman (mamin),” jelas dia.
Disinggung dukungan lain dari pemerintah daerah selain fasilitasi kelengkapan administasi, Khusna dengan tegas mengatakan ada. Misalnya, promosi produk serta pendampingan dari sisi kualitas melalui pembinaan. Bahkan, pemerintah juga menyalurkan dukungan permodalan dan alat.
Selama pandemi Covid-19, kata dia, pemerintah daerah membantu pemerintah pusat memberikan penguatan UMKM melalui bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Meski nilainya tidak begitu banyak, dukungan ini sangat penting ketika virus Korona mengharuskan pembatasan mobilitas yang secara otomatis berdampak pada sektor usaha “Untuk modal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memang tidak ada, BPUM dari pusat. Tapi untuk bantuan peralatan setiap tahun, pemerintah daerah siapkan,” terangnya.
Bantuan peralatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari usulan wakil rakyat melalui pokok-pokok pikiran. Bagi Khusna, hal ini tidak menjadi masalah. Sebab, sasaran penerima bantuan tersebut sudah jelas. “Misalnya, cetakan kerupuk di Sutojayan maupun spiner atau pengering di wilayah Kanigoro. Memang tidak mahal, tapi itu membantu pelaku usaha kecil,” terangnya.
Tahun ini, sambung dia, masih ada beberapa usulan lain dalam bantuan peralatan kepada pelaku usaha. Misalnya, mesin untuk pengolahan nanas dan beberapa peralatan lain yang dinilai bisa mendukung kegiatan usaha kecil lainnya. “Kalau mengandalkan alokasi anggaran jelas tidak nutut. Jadi bagi kami tidak masalah dari mana sumbernya, yang penting membawa manfaat untuk pelaku usaha kecil,” tandasanya. (hai/c1) Editor : Doni Setiawan