KOTA BLITAR – DPRD Kota Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, kemarin (18/7). Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim dan wakilnya, Ely Idayah Inayawati dan Agus Zunaidi di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.
Turut hadir Walikota Blitar Santoso, jajaran forkompimda, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Blitar. Paripurna tersebut diikuti seluruh anggota DPRD.
KUA dan PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. KUA dan PPAS memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah; Asumsi yang digunakan dalam Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. ”Hari ini (kemarin, Red) paripurna untuk penyampaian KUA PPAS tahun 2024. Setelah ini, ada pembahasan di internal DPRD di masing-masing komisi dengan memanggil mitra OPD, untuk didiskusikan,” ujar Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim seusai rapat, kemarin.
Pembahasan internal dengan OPD terkait itu untuk memusyawarahkan progam yang akan dijalankan pada 2024 nanti. Setelah itu, dari tim anggaran akan mendiskusikan terkait program-program yang menjadi prioritas. Salah satu yang menjadi prioritas ada pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Walikota. “Sesuai jadwal, 9 Agustus akan ada sidang paripurna lagi dengan bersama Walikota lagi. Hal itu untuk pembentukan KUA-PPAS 2024,” terangnya.
Pembahasan KUA-PPAS tersebut diawali dengan penandatangan bersama Walikota sebagai pakta integritas dan komitmen terhadap KPK. Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan tahun ini harus jauh dari praktek-prektek yang dilarang undang-undang. Pakta integritas ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Hapannya, bisa lebih baik lagi serta bisa mengikuti aturan yang ada.
Sementara itu, Walikota Blitar Santoso menjelaskan, menunggu hasil pembahasan terhadap dokumen yang sudah diserahkan kepada pimpinan dewan. ”Dalam sidang paripurna sekilas sudah saya sampaikan, prediksi rencana belanja dan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Baik dari badan usaha kemudian dari pendapatan asli daerah yang mencapai sekitar Rp 1 triliun,” tutur Santoso.
Jumlah target itu sedikit ada peningkatan mengingat 2024 situasi telah pulih. Sehingga, sektor pendapatan mengalami peningkatan. Selain itu, permintaan dari pengurangan beban pajak sudah mulai berkurang. (jar/sub)
