KABUPATEN BLITAR - Bumi Penataran memiliki ratusan spot potensial pariwisata, tak terkecuali di desa-desa. Sayangnya, hal itu tidak ditangkap sebagai peluang yang dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Misalnya wanawisata Jati Park di Desa Plumbangan, Kecamatan Doko.
Ketua kelompok masyararakat sadar wisata (Pokdarwis) Rimba Mulya, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Rikma Rahman mengakui wanawisata di desanya tersebut memiliki potensi yang besar. Sayangnya, selama destinasi wisata ini hanya dikelola berdasar swadaya masyarakat. “Butuh sekitar Rp 250 juta untuk perenovasian serta pengembangan wisata jati park,” katanya.
Dia mengatakan, pokdarwis memiliki kas untuk mengelola wanawisata tersebut. Sayangnya, itu terlalu kecil jika digunakan mengelola wisata tersebut secara optimal. Sebab, ada banyak fasilitas atau wahana yang musti disediakan agar destinasi wisata ini ramai dikunjungi. “Misal untuk buat kamar kecil, fasilitas ibadah dan yang lain,” terangnya.
Rahman menambahkan, selama ini masyarakat yang mengupayakan semua kebutuhan pengelolaan wisata tersebut. Maklum saja, jati park tidak begitu menarik bagi pemerintah desa setempat. Sebaliknya, desa mengelola destinasi wisata lain yang dinilai lebih baik. “Tapi wisata yang dibantu pemerintah desa itu juga sepi. Mungkin lokasinya yang tidak strategis,” imbuh dia.
Karena tidak ada dukungan anggaran dari desa, Rahman dan anggota pokdarwis lainnya menempuh jalur lain. Yakni, membuka peluang atau kesempatan bagi para pemodal untuk berinvestasi di Jati Park. Sebab, tidak mungkin anggota kelompok dipaksa urunan dengan jumlah yang besar untuk menambah fasilitas atau wahana bermain di lokasi wisata ini. “Wisata ini dulu pernah eksis, bahkan bupati juga pernak ke sini. Tapi karena korana akhirnya tidak begitu terawat,” ucapnya.
Wisata jati park ini terletak di area Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar. Artinya pokdarwis bermitra denga perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Tak kurang 26 hektar lahan disediakan perhutani untuk destinasi wisata tersebut. namun, karena keterbatasan anggaran untuk pengelolaan hanya 4 hektar saja yang kini mampu dikelola Rahman dkk. (mg2/hai)
Editor : Doni Setiawan