KOTA BLITAR – Kebijakan baru pemerintah terkait subsidi kendaraan listrik masih mengalami kendala di daerah. Indikasinya, sebagian masyarakat masih ada yang belum paham terkait mekanisme mendapatkan kendaraan listrik.
Dengan kata lain, sosialisasi mengenai program kendaraan listrik masih minim. Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang kendaraan listrik Puspa Nur Diyawati. Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan subsidi harus mendaftar ke luar daerah. Sebab, dealer harus terdaftar dan di cek langsung oleh petugas website SISAPIRa.
Namun, di Kota Blitar masih belum ada prosedur pengajuan subsidi sehingga mudah terjangkau masyarakat. “Ya, harusnya subsidi di tiap daerah siap. Kami susah jika ditanya terkait subsidi,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, kemarin (7/8).
Program SISAPIRa sendiri merupakan program yang digagas oleh pemerintah agar bisa mempercepat penerapan kendaraan listrik berbasis baterai. Melalui program inilah, masyarakat bisa mendapatkan potongan harga rata-rata sebesar Rp 7 juta. Namun, menurut Puspa, program ini kebanyakan masih berada di kota-kota besar. “Karena itu harus kirim ke cabang luar daerah dulu yang sudah terdaftar di link SISAPIRa,” ungkap perempuan 59 tahun itu.
Selain itu, ternyata ada beberapa ketentuan agar bisa mendapatkan subsidi. Artinya, ada kriteria kendaraan yang bisa memperoleh potongan harga kendaraan listrik. Salah satunya kendaraan harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.
Adapun sejumlah kendaraan yang sudah memenuhi ketentuan tersebut. Kendaraan itu di antaranya, Smoot Tempur; Polytron PEV 30M1 A/T; Selis EMAX; Rakata S9 7 hingga Exotic Mizone ada masih ada.
Lebih lanjut, kata Puspa, permintaan kendaraan listrik di Kota Blitar terbilang cukup tinggi. Bahkan, dalam sebulan unit yang terjual bisa mencapai 100. Dengan rincian, 80 sepeda listrik dan 20 motor listrik. ”Sebenarnya masyarakat banyak yang tertarik, cuma fasilitas penunjang belum banyak tersedia di Blitar. Karena hal ini, banyak masyarakat yang ragu dan akhirnya tidak jadi beli kendaraan listrik,” terangnya.
Fasilitas penunjang yang dimaksud seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan mekanisme penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) khusus kendaraan listrik. Sedangkan saat ini, di Kota Blitar belum ada fasilitas penunjang tersebut. (mg3/sub)
Editor : Doni Setiawan