KOTA BLITAR - Sarjana lulusan pendidikan dianjurkan untuk mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). Tujuannya untuk menciptakan generasi pendidik profesional.
Ya, PPG merupakan program dari pemerintah. Ada dua jenis program PPG yakni prajabatan (prajab) dan dalam jabatan (daljab). Setelah mengikuti perkuliahan selama kurang lebih dua semester, mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik dengan gelar tambahan guru profesional (Gr). “Dengan begitu, mereka dianggap layak untuk menjadi pendidik,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Kusno, kemarin (10/9).“Dengan begitu, mereka dianggap layak untuk menjadi pendidik,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Kusno, kemarin (10/9).
Kusno menjelaskan, memiliki sertifikat pendidik (serdik) berpeluang besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Meski begitu, mereka tetap harus mengikuti seleksi CPNS seperti layaknya peserta lain. Dengan syarat, pengalaman kerja minimal 2 tahun seperti persyaratan PPPK. “Namun, mereka memiliki peluang 50 persen karena sudah serdik,” jelasnya.
Disinggung terkait penempatan lulusan PPG, pria ramah itu mengaku belum tahu secara detail. Sebab yang menentukan adalah Kementerian Pendidikan. Namun yang pasti diprioritaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar ataupun menggantikan guru yang sudah pensiun.
Kusno menambahkan, pada 2022 lalu ada beberapa lulusan PPG yang masuk dalam data pokok pendidik (dapodik). Dengan begitu, lulusan PPG bisa mendapat kesempatan untuk menjadi PNS. “Seingat saya ada yang masuk dapodik. Untuk jumlahnya tidak tau pasti,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, tahun ini pemerintah berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meski begitu, pemerintah daerah (pemda) belum menerima informasi lebih lanjut terkait rencana rekrutmen tersebut. Pemda masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). (mg1/c1/sub)
Editor : Doni Setiawan