KABUPATEN BLITAR - Pembangunan daerah tidak mungkin terwujud tanpa peran dan kontribusi wakil rakyat. Di Bumi Penataran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mampu berkolaborasi dengan apik untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Di antaranya, dalam rangka mengupayakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta penanganan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sebagaimana fungsi lembaga DPRD, wakil rakyat tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan anggaran maupun pembentukan peraturan daerah. Dalam teknisnya, juga ada monitoring dan evaluasi untuk memastikan langkah yang diambil pemerintah daerah masih dalam koridor kepentingan rakyat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifai mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah bisa dilihat dari desa. “Jika desa kita maju, berarti negara dan daerah kita ini juga semakin maju,” katanya.
Di Bumi Penataran, wakil rakyat bersama pemerintah daerah bergandengan tangan untuk membangun daerah. Di antaranya, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta kebutuhan pelayanan dasar lainnya. “Kami tidak hanya mendorong dalam penyiapan anggaran, tapi juga bersama membentuk regulasi atau peraturan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat. Dewan itu tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga dengan bupati,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dewan juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap program kerja pemerintah daerah. Tujuannya tidak lain untuk memastikan program-program yang sebelumnya sudah direncanakan bisa dieksekusi dengan optimal. “Ketika program-program pelayanan dasar itu terpenuhi, secara otomatis dewan juga ambil bagian dalam capaian itu,” jelas dia.
Namun sebelum itu, wakil rakyat juga harus ikut berjuang dalam mengupayakan kecukupan anggaran untuk pelaksananaan program. Artinya, melalui kebijakan anggaran, dewan juga harus mengevaluasi kebijakan daerah agar kebutuhan pelayanan dasar dan prioritas tidak digantikan atau terganggu dengan kebijakan lainnya. “Dewan selama ini terus mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, serta bersama-sama memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Blitar,” jelas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Mujib mengajak masyarakat bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai dan kerja keras di masing-masing sektor. Misalnya, masyarakat dengan optimalisasi potensi di daerahnya. “Kami dorong masyarakat dalam menggali potensi daerahnya. Sedangkan, pemerintah sebagai fasilitator agar masyarakat bertumbuh dan berkembang dalam usahanya,” terangnya.
Dia melanjutkan, kemerdekaan itu berarti negara telah memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat. Seperti, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan jaminan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat mendapatakan perlindungan.
Menurutnya, DPRD memiliki peranti penting. Tidak hanya memfasilitasi kepentingan masyarakat, tetapi juga ikut memberikan dorongan agar potensi yang ada di Bumi Penataran tergarap optimal.
Di kabupaten Blitar, kata Mujib, ada banyak sektor potensial yang bisa dikerjakan. Mulai dari pertanian, perkebunan dan perikanan, hingga pertambangan. Hal itu yang harus digenjot agar meninggkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan tahun politik, politikus Gerindra ini mengingatkan untuk tetap bersatu padu sebagai bukti kedewasaan berdemokrasi. “Mari kita hargai hak-hak demokrasi masyarakat,” tutur Mujib.
Pada momen kemerdekaan ini, Muji berharap Kabupaten Blitar semakin maju dan mandiri. Selain itu, urusan yang harus segera diselesaikan seperti stunting dan kemiskinan ekstrem harus dituntaskan oleh pemerintah yang sedang bertugas. “Saya berharap permasalahan dasar di Kabupaten Blitar, kemiskinan dan stunting harus segera terselesaikan,” pungkasnya.(jar/c1/hai)
Editor : Doni Setiawan