BLITAR-Pencemaran limbah lumpur tinja di Bumi Penataran kian mengkhawatirkan. Betapa tidak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menyebut, ada banya bakteri dalam air baku yang digunakan oleh masyarakat.
Tak pelak, hal ini perlu penanganan lebih lanjut agar tidak mengakibatkan masalah kesehatan.
Kepada Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Dinas kesehatan Kabupaten Blitar Miftakhul Huda menjelaskan harus ada tindakan evaluatif kertait hal ini.
“Usahanya harus serius, semuanya harus dievaluasi. Pencemaran itu terjadi akibat rembesan. Jadi harus dievaluasi standarisasinya lagi,” ungkapnya.
Bahaya yang mengancam dari penggunaan air yang tercemar ini nyata. Menurut Huda, terdapat beberapa masalah kesehatan yang mengancam apabila warga masih mengkonsumsi air yang tercemar.
“Masalahnya bisa serius, terutama masalah pencernaan. Hal ini mesti ada kajian lagi, tapi secara umum air yang tercemar umumnya terdapat bakteri Ekoli dan Hepatitis A,” imbuhnya.
Isu kesehatan ini memang bukan barang baru. Sebagai tindak lanjut, dinkes menggelar langkah preventif.
Di antaranya, inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Fisik, biologis dan senyawa kimia dalam air diteliti secara cermat oleh dinas.
Standarisasi air baku memang harus jadi perhatian banyak pihak. Dinkes berharap ada campur tangan OPD lain dalam upaya pengentasan masalah air baku tak sesuai standar ini.
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinkes Kabupaten Blitar, Sri Halimi menjelaskan, upaya peningkatan kualitas air baku terus digalakkan.
Sejumlah wilayah dengan tingkat kualitas air di bawah standar jadi sasaran pemeriksaan.
“Di daerah Wates dan Tulungrejo kami mengadakan pemeriksaan air. Selain itu kami juga melakukan di Panggungrejo, Bakung dan sejumlah pondok pesantren,” ucap dia.
Meski suda mulai digulirkan, nyatanya program ini belum berjalan secara penuh. Misalnya, Dinkes belum dapat menggelar pemeriksaan air di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro dengan sejumlah alasan.
Kondisi ini patut jadi sorotan, mengingat ada ancaman gangguan kesehatan di masyarakat. “Di Selopuro masih sebatas sosialisasi. Itu dilakukan oleh PKK dan Posyandu,” kata Sri. (mg3/dit)
Editor : Didin Cahya Firmansyah