BLITAR - Belum semua warga di Kabupaten Blitar terdaftar BPJS Kesehatan. Bahkan dari jumlah keseluruhannya, ada ratusan ribu jiwa belum terjamin kesehatanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri mewakili Unit BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, Tutus Novita Dewi mengungkapkan bahwa dari 1.219.625 jiwa.
Masih ada 335.337 jiwa warga belum terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Per 31 Desember 2023, secara nasional jumlah penduduk terdaftar dalam program JKN sebanyak 95,98 persen. Khusus untuk Kabupaten Blitar, sebanyak 71,33 persen atau sudah 884.228 jiwa penduduk terdaftar program JKN,” ujarnya.
Menurut dia, kurang maksimalnya program ini disebabkan masih ada warga belum paham terkait pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Bahkan masih ada beberapa warga menunggu sakit baru mendaftar.
Tidak hanya itu, ada juga perusahaan/badan usaha belum mendaftarkan karyawannya.
“Kalau data terkait perusahaan mana dan jumlahnya kami masih belum bisa memberikan datanya. Harus koordinasi dan validasi dulu dengan dinas tenaga kerja,” lanjutnya.
Padahal, kata dia, sekarang hampir seluruh fasilitas kesehatan di Bumi Bung Karno sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, kini sudah tidak ada diskriminasi ataupun tambahan biaya apabila pelayanan sesuai prosedur dan hak yang dibebankan ke warga yang terdaftar.
“Asal kartunya aktif, peserta tidak perlu mengkhawatirkan biaya ketika memerlukan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Ada juga skrining riwayat kesehatan dengan tujuan deteksi dini penyakit peserta. Ada kegiatan promotif preventif oleh BPJS Kesehatan,”terangnya.
Dia berharap kedepanya warga semakin sadar akan pentingnya jaminan kesehatan. Terlebih, program ini diberlakukan agar ada penindakan cepat ketika ada warga di Bumi Penataran yang sakit, mengingat untuk biaya kesehatan terbilang tinggi.
Program JKN ini, merupakan bentuk gotong royong. Warga yang iuran bulanan, dananya dipergunakan untuk membiayai yang sakit.
“Ya, terus berputar seperti itu. Dana terkumpul dipergunakan dulu untuk warga yang sakit. Hal ini diberlakukan agar warga tidak terbebani biaya berobat,” ungkapnya.
Dia berharap juga para pemberi kerja/badan usaha patuh khususnya dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN. “Pemerintah daerah perlu turut andil dalam adanya prioritas pendanaan untuk kesehatan warganya,” pungkasnya.***
Editor : Luqman Hakim