Tulungagung – Disparitas masyarakat dengan kelas ekonomi tinggi, menengah, dan rendah semakin lama semakin tinggi.
Fenomena ini bisa diurai dengan penguatan distribusi ekonomi.
Alhasil, peran pemerintah dalam hal ini sangatlah vital.
Pengamat ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Malik Cahyadin mengatakan, struktur perekonomian di Tulungagung didominasi bidang pertanian dan manufaktur.
Kelas masyarakat dengan perekonomian atas hanya sekitar 15 persen dan selebihnya masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.
Selisih ini membuat jarak yang begitu besar antarkelas perekonomian di masyarakat.
Menurutnya, salah satu cara untuk mengurai perbandingan kelas ekonomi tersebut dengan meningkatkan daya dari UMKM.
“Kalau UMKM-nya tidak naik kelas, maka tidak mungkin distribusi ekonominya meningkat,” jelasnya, kemarin (2/1).
Hal ini disebabkan jumlah UMKM di wilayah Tulungagung yang sangat dominan.
Diketahui, fenomena ini mengakibatkan mengecilnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Tentunya ini menjadi bumerang tersediri dalam upaya peningkatan ekonomi.
Faktanya, tidak ada pekerja dengan bermodal ijazah strata 1 (S-1) atau SMA yang mau bekerja di bidang UMKM.
Mendapati hal tersebut, penting untuk memperhatikan struktur pengeluaran pada kelompok masyarakat dengan kelas perekonomian kecil-menengah.
“Ya untuk meningkatkan distribusi perekonomian itu ya harus melibatkan struktur pengeluaran,” ucapnya.
Apabila struktur pengeluaran dari masyarakat kelas menengah yakni kebutuhan konsumsi, air, dan listrik, maka kebutuhan tersebut harus dijamin.
UMKM digerakkan untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat dari struktur pengeluarannya.
Kemudian, pembentukan klaster bisnis UMKM dengan bentuk satu desa satu produk unggulan.
Adapun pola pembentukan klaster bisnis UMKM ini harus tersambung dengan jaminan kebutuhan pokok masyarakat.
“Nah, dalam hal ini bupati memiliki kuasa untuk melakukan sambungan-sambungan itu. Kemudian di tingkat desanya bisa dilakukan oleh OPD terkait,” ungkapnya.
Disinggung ihwal bagaimana meningkatkan kelas perekonomian dari masyarakat kelas bawah, dia mengaku, berkaca dari data atas rata-rata kepemilikan lahan sawah sebesar setengah hektare, maka penting untuk membentuk kelompok petani dan penyuluh.
Untuk penyuluh, dalam hal ini merupakan ahli dalam mendistribusikan hasil pertanian ke UMKM yang ada.
Pembentukan kelompok petani dan penyuluh ini dapat membantu petani dalam mendistribusikan dan memberikan solusi terkait tanaman apa yang bagus untuk ditanam.
Penting bagi penyuluh untuk tidak boleh ikut dalam lini bisnis dan hanya memastikan proses produksi petani meningkat dan efesien.
“Jadi, penyuluh ini tidak boleh masuk dalam siklus bisnis, tapi hanya memastikan produksi dari petani meningkat, efesien, dan dibutuhkan pasar,” pungkasnya. (ziz/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri