Radar Tulungagung - Sistem perpajakan Coretax yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sorotan warganet.
Pasalnya, biaya pengembangan Coretax disebut-sebut mencapai Rp1,2 triliun.
Biaya Coretax tersebut jauh lebih mahal dibandingkan beberapa sistem kecerdasan buatan seperti DeepSeek yang menelan biaya Rp97,8 miliar dan ChatGPT yang mencapai Rp1 triliun.
Banyak pengguna media sosial mempertanyakan efisiensi biaya serta kualitas layanan Coretax.
Sejumlah keluhan mencuat, mulai dari biaya pengembangan yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja sistem, dugaan celah keamanan yang disebut memungkinkan sistem dibobol menggunakan Node.js hingga pembuatan NPWP tanpa verifikasi, serta performa dan user experience yang dianggap masih kurang optimal.
Menanggapi kritik ini, pihak DJP menyatakan bahwa mereka tengah melakukan perbaikan serta peningkatan layanan guna memastikan sistem berjalan dengan baik.
Coretax sendiri dikembangkan oleh konsorsium LG CNS-Qualysoft, perusahaan asal Korea Selatan dan Australia.
Proyek ini dirancang untuk memperbarui serta menyempurnakan sistem perpajakan yang digunakan DJP.
Namun, tingginya anggaran yang dikeluarkan memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan transparansi penggunaannya.
Sebagai perbandingan, DeepSeek hanya membutuhkan biaya pengembangan sebesar US$6 juta atau sekitar Rp97,8 miliar, sementara ChatGPT menelan biaya US$63 juta atau setara Rp1 triliun.
Dengan angka tersebut, warganet meragukan apakah sistem perpajakan ini benar-benar sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.
Sorotan terhadap Coretax menambah daftar panjang proyek teknologi pemerintah yang menuai kontroversi.
Publik berharap transparansi dalam penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas sistem menjadi prioritas utama agar layanan perpajakan di Indonesia semakin optimal dan tidak menjadi beban bagi keuangan negara.
Editor : Matlaul Ngainul Aziz