Jasa Keuangan (OJK) terus memantau dinamika perekonomian global, terutama dampak dari kebijakan tarif Pemerintah Amerika Serikat terhadap sektor keuangan nasional. Meski menghadapi tantangan eksternal, industri perbankan diperkirakan tetap tumbuh pada triwulan I-2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa penerapan tarif oleh Presiden AS Donald Trump telah mengubah sistem perdagangan global, memicu peningkatan volatilitas pasar keuangan.
“Volatilitas pasar tetap tinggi seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi dan risiko geopolitik,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (11/4/2025).
Akibat kondisi tersebut, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga direvisi ke bawah menjadi 4,9 persen.
Sementara itu, suku bunga acuan The Fed diperkirakan hanya akan diturunkan 1–2 kali tahun ini, mengingat perlambatan ekonomi AS dan meningkatnya pengangguran menjadi 4,2 persen.
Sebagai respons, OJK telah mengambil langkah antisipatif, seperti menyesuaikan batasan trading halt dan auto rejection bawah (ARB) sejak 7 April 2025, menyusul tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“OJK terus mencermati dinamika global, termasuk tarif resiprokal AS terhadap berbagai negara, dan siap melakukan langkah lanjutan bersama pemerintah dan otoritas terkait,” ujar Mahendra.
OJK juga memastikan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menambahkan bahwa industri perbankan menunjukkan kinerja yang solid selama Januari–Februari 2025. Hal ini terlihat dari indikator permodalan, profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan risiko yang tetap kuat.
Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga terjaga dengan baik, sejalan dengan upaya perbankan memperoleh sumber dana untuk mendukung kredit, termasuk melalui penempatan dana pemerintah. Pada Februari 2025, kredit perbankan tumbuh 10,3 persen secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun, sementara DPK tumbuh 5,75 persen menjadi Rp 8.926 triliun.
Likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 116,76 persen dan alat likuid terhadap DPK sebesar 26,35 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) bruto tercatat 2,22 persen, dengan capital adequacy ratio (CAR) 26,98 persen dan return on asset (ROA) sebesar 2,41 persen.
“Pertumbuhan DPK menopang ketersediaan likuiditas, sehingga ekspektasi positif terhadap kinerja perbankan tetap terjaga, apalagi didukung oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong permintaan kredit,” kata Dian.
Namun, Dian mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih menjadi tantangan, terutama karena tarif impor AS yang berpotensi memicu inflasi dan menghambat penurunan suku bunga The Fed. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kinerja industri dan memperburuk pertumbuhan ekonomi serta angka pengangguran.
“Oleh karena itu, kami mendorong perbankan untuk secara rutin melakukan stress test dan memantau dampak kebijakan global terhadap kondisi ekonomi dan debitor,” ujarnya.
OJK bersama pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memantau kondisi dan merespons berbagai perkembangan yang memengaruhi sektor keuangan.
Sementara itu, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai bahwa volatilitas pasar dan ketidakpastian global menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan perbankan, terutama dari sisi kredit, kualitas aset, dan likuiditas.
“Agak berat bagi perbankan untuk mempertahankan pertumbuhan kredit dua digit. Sektor konsumsi kemungkinan menjadi penopang utama pertumbuhan,” ucapnya.
Data OJK mencatat, kredit investasi tumbuh tertinggi pada Februari 2025 sebesar 14,62 persen, diikuti kredit konsumsi 10,31 persen, dan kredit modal kerja 7,66 persen. Pertumbuhan terbesar berasal dari bank BUMN yang mencatatkan kenaikan kredit sebesar 10,93 persen. Kredit korporasi tumbuh 15,95 persen, sementara kredit UMKM hanya naik 2,51 persen.
Trioksa menambahkan bahwa perbankan perlu mengantisipasi kenaikan kredit bermasalah dan potensi meningkatnya biaya dana (cost of fund) guna menjaga likuiditas di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.
Editor : Firman Aji Saputra