RADAR TULUNGAGUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Salah satu target ambisius yang ia lontarkan adalah agar BUMN bisa menyumbang Rp813 triliun ke negara.
Target tersebut berasal dari proyeksi nilai ekonomi yang bisa dihasilkan melalui pengelolaan aset negara oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Baca Juga: Buku “Jokowi’s White Paper”, Benarkah Jadi Babak Baru Demokrasi Kritik di Indonesia?
Pernyataan ini viral di media sosial, termasuk TikTok melalui akun klip4sw, yang menampilkan momen saat Prabowo menyinggung angka USD50 miliar yang jika dikonversi ke rupiah mencapai Rp813,8 triliun.
Menanggapi hal itu, CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya siap melaksanakan arahan tersebut dengan maksimal.
“Kami akan upayakan semaksimal mungkin. Baik dari sisi investasi, pengelolaan aset, maupun ekuitas yang kami miliki. Semua ini akan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja kami ke depan,” ujar Rosan di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Rosan menekankan bahwa angka Rp813 triliun bukanlah target dalam bentuk setoran kas langsung, melainkan proyeksi perputaran ekonomi dari aktivitas pengelolaan aset BUMN.
Menurut dia, Danantara akan meniru pola kelola lembaga investasi negara lain seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) dunia.
Hal ini juga diperkuat oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. Ia menjelaskan bahwa angka yang dimaksud Presiden adalah dampak ekonomi menyeluruh yang dihasilkan Danantara, bukan target pendapatan langsung dari BUMN.
Baca Juga: Prabowo Colek BUMN yang Bergantung PMN: Negara Butuh Mitra yang Efisien!
Artinya, angka tersebut lebih menggambarkan kekuatan aset negara jika dikelola secara optimal.
Sebagai upaya memenuhi target tersebut, Danantara akan menjadikan berbagai SWF dunia sebagai rujukan.
Rosan juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun strategi investasi jangka panjang, termasuk kemungkinan ekspansi global, namun tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik.
Dalam langkah efisiensi internal, Danantara juga telah melakukan pembenahan. Salah satunya adalah penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN, yang diklaim dapat menghemat hingga Rp8 triliun per tahun.
Ini menjadi sinyal bahwa lembaga ini tidak hanya mengejar target angka, tapi juga menata ulang budaya kerja agar lebih efisien dan profesional.
Salah satu alasan utama di balik dorongan Prabowo ini adalah keinginan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi mengalami defisit.
Menurut pernyataan Presiden, jika BUMN dikelola secara benar dan produktif, kontribusinya bisa membuat APBN lebih stabil, bahkan berpotensi surplus dalam jangka panjang.
Aset negara yang selama ini pasif diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan. Melalui Danantara sebagai superholding, semua potensi ini diharapkan bisa dimaksimalkan dan dikonversi menjadi manfaat ekonomi yang nyata.
Baca Juga: Tunjangan Ngekos DPR 50 Juta, Ironi di Tengah Kesulitan Rakyat
Namun ambisi besar ini tentu harus diiringi pengawasan ketat. Beberapa pengamat mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses investasi.
Rosan pun menyatakan bahwa Danantara terbuka untuk diaudit oleh BPK maupun KPK, guna menjaga kepercayaan publik.
Seiring besarnya dana dan ekspektasi, kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan juga muncul. Oleh karena itu, publik berharap bahwa pengelolaan investasi ini tidak berubah menjadi ladang politisasi, melainkan benar-benar murni untuk kemajuan ekonomi negara.
Dengan target Rp813 triliun dari pengelolaan BUMN, Prabowo ingin menciptakan lompatan besar dalam penguatan fondasi ekonomi nasional.
Tugas besar kini berada di tangan Danantara dan jajarannya. Apakah angka fantastis ini bisa tercapai atau tidak, semua akan tergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah menjaga profesionalisme dan efektivitas lembaga pengelola aset negara.
Selama dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab, target besar itu bukan hal yang mustahil. Sebaliknya, jika hanya menjadi jargon politik, maka rakyat kembali akan menunggu janji yang tak kunjung tiba. ****
Editor : Dharaka R. Perdana