RADAR TULUNGAGUNG – Sebuah kebijakan signifikan dari pemerintah pusat mulai terasa dampaknya hingga ke kalangan atas, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diprotes Hotman Paris secara langsung akibat kebijakan penempatan dana negara yang menyebabkan suku bunga deposito di perbankan turun.
Menkeu pengganti Sri Mulyani ini mengungkapkan bahwa protes ini justru menjadi konfirmasi bahwa strategi pemerintah berjalan sesuai rencana.
Kebijakan yang dimaksud adalah penempatan uang negara sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara).
Purbaya menjelaskan, langkah ini sengaja dirancang untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan menekan biaya dana (cost of fund), yang pada gilirannya akan menurunkan suku bunga simpanan seperti deposito.
Dampak ini dirasakan langsung oleh Hotman Paris saat hendak memperpanjang depositonya.
Menteri Keuangan diprotes Hotman Paris karena bunga yang ditawarkan bank lebih rendah dari sebelumnya, yang dianggap merugikan.
Menanggapi keluhan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban tegas dalam konferensi pers APBN KiTA pada Senin, 22 September 2025.
"Hotman Paris protes waktu perpanjang depositonya, bunganya turun, dia jadi rugi. Itu tujuan saya," kata Purbaya.
Tujuan utama dari kebijakan Menkeu purbaya di protes Hotman Paris ini adalah untuk mendorong para pemilik dana besar seperti Hotman agar tidak hanya menyimpan uangnya di bank, melainkan membelanjakannya kembali ke sektor riil.
"Biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Memang itu tujuannya," tegas Purbaya.
Strategi Pemerintah Mendorong Roda Ekonomi
Kebijakan penempatan dana ini diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.
Dana sebesar Rp200 triliun tersebut ditempatkan di lima bank Himbara dengan bunga rendah, yaitu 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Dana ini disebar dengan rincian: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendapatkan Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebesar Rp10 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun skema penempatan dana ini memiliki tenor enam bulan dan dapat diperpanjang, pada prinsipnya tidak ada batasan waktu yang kaku.
Tujuannya adalah memastikan likuiditas di sistem perbankan tetap terjaga sehingga biaya dana (cost of fund) menjadi lebih murah.
Dengan biaya dana yang lebih rendah, bank diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit, yang pada akhirnya akan mendorong investasi dan konsumsi di masyarakat.
"Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun," pungkas Purbaya. Ia sangat optimistis bahwa penurunan suku bunga ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Langkah yang diambil Kementerian Keuangan ini juga sejalan dan bersinergi dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Purbaya menyebutkan bahwa BI juga telah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin.
Kebijakan BI ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu likuiditas sistem perbankan agar suku bunga turun dan roda perekonomian dapat berputar lebih kencang. "Mereka juga (BI) pro growth," imbuhnya.
Hal ini menandakan adanya keselarasan antara otoritas fiskal dan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan suku bunga deposito yang tidak lagi semenarik sebelumnya, pemerintah berharap dana-dana besar yang selama ini "mengendap" di perbankan akan beralih ke investasi di sektor riil atau dibelanjakan untuk konsumsi.
Aktivitas belanja dan investasi inilah yang diharapkan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Protes dari Hotman Paris, menurut Purbaya, menjadi sinyal awal yang positif bahwa arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini untuk memastikan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya memicu reaksi dari kalangan atas. ****
Editor : Dharaka R. Perdana