RADAR TULUNGAGUNG - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Tulungagung masih menantikan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Hal ini terkait dengan skema permodalan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Tulungagung yang direncanakan akan bekerja sama dengan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, Mandiri, dan BNI.
Hingga saat ini, belum ada satu pun koperasi di Tulungagung yang mengajukan pinjaman modal melalui skema ini.
Sebagai upaya untuk memastikan anggota koperasi merah putih siap begitu peraturan dari pemerintah pusat diterbitkan, dinas berencana menggelar pelatihan khusus.
Kepala Dinkop UM Tulungagung, Slamet Sunarto menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menanggapi terbitnya peraturan terkait permodalan dan telah melaporkannya kepada pimpinan daerah.
"Namun, untuk implementasinya, kolaborasi dengan bank Himbara sangat diperlukan. Sampai sejauh ini, petunjuk pelaksanaannya belum turun," ujarnya.
Dia menambahkan, koordinasi ini penting agar penyusunan proposal bisnis oleh koperasi bisa disinergikan dengan kemampuan pembiayaan yang ada di bank Himbara.
Itu sebabnya dinas menyiapkan anggaran senilai hampir Rp1 miliar (M) yang dialokasikan untuk menggelar pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku koperasi merah putih.
Baca Juga: Ada Banyak Tantangan Menjalankan Koperasi Desa Merah Putih, Begini Pendapat Pakar Ekonomi UGM
Pasalnya, meskipun skema permodalan masih dalam tahap menunggu, Slamet menilai perlu melakukan tindak lanjut di tingkat kabupaten.
Anggaran ini akan digunakan untuk serangkaian pelatihan dan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November.
Pelatihan ini akan menyasar seluruh pengurus dan pengawas koperasi di Tulungagung. Materi yang diberikan meliputi pembuatan proposal bisnis, strategi pembiayaan, kewirausahaan, serta pengembangan inti bisnis (business core).
Slamet menyebutkan, akan ada sekitar enam hingga delapan pelatihan yang digelar, termasuk kerja sama dengan Komdigi dari Kementerian.
"Memang kita difokuskan untuk pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia," tegasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana