RADAR TULUNGAGUNG – Persneling Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Tulungagung sampai saat ini masih di gigi 0.
Artinya semua desa dan kelurahan di Tulungagung masih belum menjalankan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Tulungagung, Slamet Sunarto, mengakui program KDKMP di wilayahnya hingga kini belum bisa berjalan.
Menurut dia, kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Tulungagung, melainkan juga di banyak daerah lain di Indonesia.
“Saya mengakui belum jalan. Karena dimanapun sebagian besar belum jalan, kecuali yang benar-benar mandiri. Kalau di Tulungagung, ada yang sudah mulai seperti di Boyolangu, tapi sebagian besar belum,” ungkap Slamet.
Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada kesiapan koperasi untuk mandiri tanpa bergantung penuh pada dukungan pemerintah.
Beberapa koperasi yang sudah berjalan mampu memanfaatkan sistem swadaya dengan mekanisme pembiayaan yang diatur bersama anggota.
“Ada yang sudah menyiapkan sendiri, bekerja sama mendatangkan beras, lalu dibayar secara berkala oleh anggota. Tapi kalau mengandalkan dana dari pemerintah, implementasinya sulit karena perbankan pun dalam hal permodalan tidak mau ambil risiko terlalu besar,” terangnya.
Baca Juga: Ada Banyak Tantangan Menjalankan Koperasi Desa Merah Putih, Begini Pendapat Pakar Ekonomi UGM
Padahal isu yang beredar bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana untuk bank-bank Himbara dengan jumlah besar yang dipergunakan untuk permodalan masyarakat termasuk KDKMP.
Namun dia menyebut fakta di lapangan nanti perbankan juga tidak bisa semudah itu dalam hal memberi modal, karena resiko terjadinya kredit macet juga sangat tinggi.
"Bahkan untuk aturan sebagian dana desa akan mengcover jika terjadi kredit macet juga belum terlihat. Padahal sudah ada wacananya," terangnya
“Harapan kami, dari pusat segera ada aturan terkait permodalan agar koperasi desa ini bisa segera mandiri sehingga benar-benar menjadi penopang ekonomi kerakyatan di desa-desa,” tambahnya lagi. ****
Editor : Dharaka R. Perdana