RADAR TULUNGAGUNG - Ketegasan sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik.
Hal tersebut dikarenakan, setelah beliau menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dipotong atau ditarik kembali jika penyerapan dananya tidak mencapai batas optimal hingga akhir Oktober 2025.
Keputusan ini diambil oleh Menkeu Purbaya meskipun Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah secara eksplisit meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak terburu-buru menarik atau mengalihkan dana yang belum terserap tersebut.
Perbedaan pandangan ini mencuat ke permukaan, menyoroti ketegangan antara prinsip disiplin fiskal dan dorongan optimalisasi program baru.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap tegasnya ini usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Minggu (5/10/2025).
Menkeu Purbaya menegaskan kembali pendiriannya bahwa anggaran yang tidak terserap akan ditarik kembali, sebuah langkah yang disebutnya sebagai bagian integral dari kebijakan disiplin fiskal dan upaya efisiensi belanja negara.
"Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau anggarannya enggak nyerap, kami potong juga,” ujar Purbaya dengan jelas.
Penegasan ini mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan gentar dengan "ultimatum" atau peringatan dari pihak lain, termasuk Luhut, dan akan tetap berpegang pada prinsip efisiensi anggaran.
Meskipun Menkeu Purbaya bersikukuh dengan tenggat waktu akhir Oktober 2025 tersebut, ia juga sempat memberikan apresiasi atas perhatian yang ditunjukkan oleh Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG.
Menurutnya, pandangan Luhut yang meyakini bahwa penyerapan anggaran sudah membaik mengindikasikan bahwa Luhut "sudah mengakses penyerapan anggarannya" dan "nilai itu sudah bagus semua".
Namun, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada progres positif di lapangan yang dilihat oleh Luhut, Kemenkeu harus tetap berpegang pada prinsip, di mana jika program tersebut tidak berjalan maksimal, anggarannya akan dipangkas untuk dialihkan ke program lain.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta agar Kemenkeu tidak mengalihkan anggaran MBG ke program lain karena ia melihat penyerapan dana program ini telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Luhut menyampaikan permintaannya tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, pada Jumat (3/10/2025).
"Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut.
Luhut menekankan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran MBG karena dana yang dialokasikan memiliki dampak ganda.
Menurutnya, perputaran dana dari program MBG tidak hanya bertujuan untuk mendukung gizi anak-anak penerima, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Dana ini mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah, memberikan manfaat mulai dari petani, pedagang, hingga penyedia jasa logistik.
Lebih lanjut, Luhut menyebutkan bahwa program MBG saat ini telah berhasil menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja baru, menegaskan peranannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga mengingatkan Dadan Hindayana dari BGN agar memastikan bahwa anggaran MBG yang telah dialokasikan harus digunakan secara optimal, mengingat dana tersebut merupakan cost of fund.
"Jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," pesan Luhut.
Luhut kemudian menyampaikan keyakinannya setelah bertemu Dadan bahwa "dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran".
Baca Juga: Hotman Paris Sewot Gara-gara Bunga Deposito Turun, Menteri Keuangan Purbaya: Itu Tujuan Saya
Data penyerapan anggaran MBG terbaru, yang disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, menunjukkan bahwa serapan dana secara nasional telah mencapai angka Rp21,46 triliun per tanggal 3 Oktober 2025.
Angka penyerapan ini menjadi dasar keyakinan Luhut bahwa BGN sudah menjalankan kinerjanya dengan baik, sehingga tidak perlu ada penarikan anggaran secara tergesa-gesa.
Meskipun mendapat data positif dan imbauan langsung dari Luhut, sikap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tetap tidak berubah, menjadikannya sorotan dalam isu kedisiplinan fiskal.
Purbaya tetap memegang teguh batas waktu akhir Oktober 2025. Jika dana yang dialokasikan tetap tidak terserap secara optimal, penarikan anggaran akan tetap dilakukan sebagai bagian dari komitmen Kemenkeu terhadap efisiensi anggaran.
Ini menunjukkan adanya perbedaan fokus antara Kemenkeu yang mengutamakan disiplin fiskal ketat dan DEN yang menyoroti dampak positif program di lapangan dan penyerapan yang membaik. ****
Editor : Dharaka R. Perdana