RADAR TULUNGAGUNG – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh kembali menjadi isu panas akibat utang menggunung.
Setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menyatakan keengganannya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penanggung beban utang proyek jumbo tersebut.
Penolakan ini disampaikan Purbaya merespons usulan skema penyelesaian utang yang disodorkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
Menurut Purbaya, Danantara, sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut, sudah memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk mengelola kewajiban keuangannya sendiri.
Purbaya menjelaskan bahwa Danantara seharusnya mampu mengelola beban finansial Whoosh karena mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan mendapatkan dividen yang besar.
Danantara mengantongi dividen dari BUMN rata-rata bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih dalam setahun.7
Karena dividen sudah langsung masuk ke kas Danantara, yang dulunya masuk ke APBN melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), maka tanggung jawab utang harus dikelola dari sumber daya tersebut.
Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk membahas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sikap tegas Menteri Keuangan ini merupakan penekanan pada prinsip pemisahan antara pengelolaan keuangan swasta (korporasi BUMN) dan pemerintah. Purbaya menekankan pentingnya Danantara mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh tanpa perlu mengandalkan fiskal negara.
Jika tidak, ia khawatir, semua beban akan kembali ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, posisi Menteri Keuangan sangat jelas bahwa Purbaya tolak bayar utang kereta cepat dengan APBN karena entitas korporasi yang mengelola proyek tersebut harus mandiri secara finansial.
Dua Opsi Danantara Ditolak Mentah-mentah
Bola panas utang Whoosh bergulir kencang setelah Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengajukan dua opsi kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
PT KAI sendiri merupakan pemegang saham mayoritas (58,5 perse) dalam konsorsium Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dua skema yang ditawarkan Danantara adalah:
- Pemerintah menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada KAI, sehingga perusahaan menjadi self sustain.
- Pemerintah mengambil alih infrastruktur kereta cepat, sehingga KCIC hanya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur, sebagaimana industri kereta api lain.
Purbaya mengaku belum dihubungi mengenai tawaran ini. Namun, ia secara prinsip menolak skema yang melibatkan APBN. Ia mengingatkan, "Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government".
Baca Juga: 26 PNS Pajak Dipecat Karena Terima Uang Haram, Menkeu Purbaya: Nggak Bisa Diampuni Lagi
Dukungan dari Istana dan Pakar Ekonomi
Penolakan Purbaya ini mendapatkan dukungan, termasuk dari Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memang tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh.
Pemerintah, kata Prasetyo, telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan tanpa membebani APBN.
Sikap Menkeu juga dinilai tepat oleh para ekonom. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, sebelumnya mengatakan bahwa utang kereta cepat adalah business to business (B2B) dan bukan utang pemerintah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai keputusan Purbaya merupakan langkah yang tepat dan disiplin secara fiskal.
Ia memperingatkan, jika tawaran Danantara diterima, hal tersebut akan menciptakan preseden buruk di mana BUMN lain berpotensi berlindung di balik fiskal negara setiap kali proyeknya bermasalah.
Ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, juga sependapat bahwa langkah Purbaya sudah benar sebab APBN tidak bisa menanggung utang swasta.
Anthony mempertanyakan dari mana APBN bisa memberikan penyertaan modal, mengingat dividen BUMN sudah diserahkan ke Danantara.
Baca Juga: Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Bisa Jadi Bom Waktu bagi PT KAI, Solusi Danantara?
Beban Utang dan Solusi Restrukturisasi
Proyek Kereta Cepat Whoosh memiliki nilai investasi USD7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar.
Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Beban ini sangat menekan KAI, yang mencatat kerugian Rp951,5 miliar per Juni 2025 yang dikontribusikan dari PSBI.
Para ekonom menilai, utang Whoosh adalah "bom waktu" bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal.
Beban bunga utang proyek ini diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun per tahun. Sementara itu, pendapatan kotor kereta cepat selama 2024 hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Menanggapi kondisi ini, para ekonom mengusulkan agar PT KAI dan Danantara mengajukan restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank (CDB).
Anthony Budiawan menyarankan bunga utang harus diturunkan, misalnya, meniru tawaran Jepang sebesar 0,1 persen. Jika tidak berhasil, konsekuensinya adalah default atau proyek di-takeover seluruhnya oleh China.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek KCIC sedang berlangsung dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China.
Selain restrukturisasi, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, mendukung opsi percepatan penambahan rute Jakarta-Surabaya untuk menambah pendapatan PT KCIC di jangka panjang. ****
Editor : Dharaka R. Perdana