RADAR TULUNGAGUNG - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Ia mendesak CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Permintaan tegas dari Purbaya ini bertujuan agar cicilan utang senilai Rp2 triliun dibayarkan setiap tahun, hingga seluruh kewajiban terhadap kreditur, yaitu China Development Bank (CDB), dapat terselesaikan seluruhnya.
Purbaya secara tegas memastikan bahwa kewajiban pembayaran utang Whoosh tidak secara otomatis menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dorongan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya memaparkan kondisi keuangan proyek transportasi cepat itu.
Ia juga menjelaskan perbandingan antara potensi pendapatan operasional Whoosh dan kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
Ia mengungkapkan bahwa beban bunga pinjaman dari CDB yang harus ditanggung mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.
Sementara itu, proyeksi pendapatan operasional dari Whoosh dalam setahun penuh diperkirakan berada di angka Rp1,5 triliun.
Meskipun terdapat defisit antara pendapatan dan beban bunga, Purbaya menilai bahwa kemampuan keuangan Danantara seharusnya cukup untuk menanggung cicilan utang Whoosh tersebut.
Kunci dari solusi yang ditawarkan Purbaya terletak pada dividen BUMN yang disetorkan kepada Danantara.
Ia menjelaskan, lembaga tersebut sudah mengambil sekitar Rp80 triliun hingga Rp100 triliun setoran dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia tahun ini.
Menurut Purbaya, dana sebesar itu sudah sangat mencukupi untuk menopang kewajiban bunga pinjaman proyek Whoosh yang hanya sebesar Rp2 triliun per tahun.
Purbaya menjelaskan perhitungan sederhana mengenai kondisi finansial tersebut.
Ia menyatakan, “Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun,” terang Purbaya usai rapat.
Ia juga menambahkan keyakinannya bahwa setoran dividen dari BUMN setiap tahun akan lebih banyak dari Rp90 triliun.
Menteri Keuangan menekankan bahwa penggunaan dividen BUMN untuk mencicil utang ini tidak akan terlalu membebani kas negara.
Baca Juga: DPR Soroti Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kritik Tajam Soal Anggaran dan Defisit APBN
Dalam analogi sederhananya, Purbaya menyebutkan bahwa dari pendapatan besar yang mengalir seperti sungai (dividen BUMN), hanya sedikit aliran yang perlu dialihkan untuk membayar bunga pinjaman luar negeri tersebut.
Dengan adanya setoran dividen yang masif ini, Danantara, yang merupakan bagian dari BUMN-BUMN yang jadi satu, dianggap memiliki kapasitas penuh untuk menyelesaikan tanggung jawab korporasi ini.
Purbaya secara konsisten bersikeras utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diselesaikan tanpa melibatkan APBN.
Ia menegaskan posisinya sudah jelas mengenai hal ini.
Menurutnya, kewajiban pembayaran tersebut ditekankan berada di pihak korporasi, bukan negara, untuk menghindari beban fiskal di masa mendatang.
Selain berfokus pada kemampuan finansial, Purbaya juga menyoroti aspek perjanjian struktural.
Ia menjelaskan, pemerintah akan meninjau ulang perjanjian antara Indonesia dan CDB untuk memastikan pihak mana yang secara struktural wajib membayar utang tersebut.
Purbaya memastikan bahwa posisinya clear karena di perjanjian Indonesia dengan China tidak ada klausul yang mewajibkan pemerintah yang harus membayar.
Ia menambahkan, selama struktur pembayarannya jelas, biasanya pihak CDB tidak akan mempermasalahkannya, meskipun yang membayar bukan dari pemerintah secara langsung.
Ia sempat menanyakan kepada Rosan Roeslani apakah dalam klausul perjanjian ada yang mengatur bahwa yang membayar harus pemerintah.
Purbaya menjelaskan, dari pengalamannya bernegosiasi dengan CDB sebelumnya, yang terpenting bagi bank tersebut adalah adanya struktur pembayaran yang jelas.
"Jadi harusnya tidak ada masalah, kalau Danantara bayar juga. Nanti kita lihat saja seperti apa, dan kita tunggu pemerintah dari Presiden," terang Purbaya.
Menanggapi desakan Purbaya tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan kajian ulang terhadap skema pembayaran yang diajukan.
Rosan diklaim akan mempelajari kembali usulan pembayaran utang Whoosh dan kemudian akan mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan.
"Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh). Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak pakai APBN). Nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani memilih bungkam usai pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa isi pembahasan tersebut merupakan urusan internal Dewan Pengawas Danantara.
Rosan juga menyebut dirinya harus segera menuju Istana Kepresidenan Jakarta untuk agenda lanjutan.
Langkah pembayaran cicilan utang Whoosh ini memang menjadi sorotan publik karena proyek tersebut selama ini dibiayai melalui skema utang besar dari Tiongkok.
Dengan tekanan fiskal yang terus meningkat, pemerintah melalui Menkeu Purbaya berupaya keras memastikan tanggung jawab pelunasan utang berada di pihak korporasi agar tidak membebani APBN di masa depan.
Ini sejalan dengan penegasan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat akan ditangani oleh Danantara, mengingat perannya sebagai wadah dividen BUMN. ****
Editor : Dharaka R. Perdana