RADAR TULUNGAGUNG - Langkah restrukturisasi besar-besaran diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara.
Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10), Presiden Prabowo menyampaikan rencana masif memangkas drastis jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Reformasi ini diklaim bertujuan untuk mendongkrak hasil usaha dan menaikkan standar operasional perusahaan pelat merah ke tingkat global.
Rencana strategis yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo ini berpusat pada pengurangan jumlah BUMN secara signifikan.
Dari perkiraan awal sekitar 1.000 entitas usaha, targetnya jumlah tersebut akan dipangkas menjadi angka yang jauh lebih rasional, yaitu berkisar antara 200, 230, atau 240 perusahaan.
Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas mengenai langkah ini kepada pimpinan Danantara, holding BUMN Indonesia yang saat ini dipimpin oleh CEO Rosan Perkasa Roeslani.
"Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Presiden Prabowo.
Tujuan utama dari upaya rasionalisasi (yang bisa berupa peleburan, penggabungan, atau pembubaran) yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mengatasi rendahnya hasil usaha dan meningkatkan efisiensi.
Secara spesifik, upaya ini ditujukan untuk mendongkrak rasio Return of Asset (RoA) BUMN.
Presiden Prabowo menargetkan RoA BUMN, yang sebelumnya hanya berkisar 1 hingga 2 persen, dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan transparan.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa tingkat pengembalian tersebut harus dan bisa meningkat.
Merespons kondisi RoA yang rendah tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya BUMN dioperasikan dengan standar bisnis internasional.
Beliau meminta manajemen Danantara untuk mencari talenta terbaik, atau "otak terbaik," untuk mengelola perusahaan-perusahaan ini.
Meskipun Presiden Prabowo belum menyebutkan secara rinci BUMN mana saja yang akan dilebur atau dibubarkan.
Langkah rasionalisasi ini secara umum diperkirakan akan melibatkan konsolidasi BUMN-BUMN sejenis ke dalam holding atau pembubaran entitas yang dianggap tidak strategis dan tidak menguntungkan.
Untuk mendukung tujuan pencapaian standar global dan daya saing yang optimal, sebuah kebijakan penting juga telah diumumkan: perubahan regulasi yang memungkinkan profesional asing memimpin perusahaan BUMN.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa regulasi tersebut telah diubah untuk membuka peluang bagi ekspatriat (non-Indonesia) memimpin perusahaan pelat merah.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” tegasnya.
Langkah ini diambil dengan harapan BUMN akan diisi oleh talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri, demi mencapai daya saing global.
Di luar aspek teknis dan manajerial BUMN, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya peran pemimpin politik dalam memahami dunia ekonomi dan bisnis.
Beliau menekankan bahwa pemimpin politik harus memiliki pemahaman yang kuat agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data.
Presiden Prabowo mengakui adanya semacam "keterputusan" (disconnect) antara pelaku ekonomi dan para pemimpin politik.
Ia menambahkan bahwa banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis, dan cenderung tidak mau "mengerjakan pekerjaan rumahnya" (memahami detail ekonomi).
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengimbau generasi muda yang memiliki cita-cita menjadi pemimpin politik untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ekonomi dan pengelolaan bisnis modern.
Pengumuman restrukturisasi total BUMN ini, yang disampaikan dalam forum internasional, menunjukkan optimisme tinggi pemerintah terhadap strategi yang akan dijalankan untuk menghasilkan perusahaan negara yang lebih efisien dan kompetitif di kancah global. ****
Editor : Dharaka R. Perdana