RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian terkait keluhan masyarakat mengenai terhambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat.
Setelah sempat mengalami kendala logistik dan sinkronisasi data, Purbaya menjamin bahwa persoalan penyaluran BLT dengan total nilai Rp 900 ribu ini akan selesai pada minggu ini juga.
Kepastian ini disampaikan Menkeu Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan pada Kamis (23/10/2025).
Program BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ini merupakan stimulus ekonomi yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta menjaga daya beli di tengah fluktuasi perekonomian. Total bantuan yang dicairkan adalah Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
Dana ini sejatinya merupakan alokasi bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Tak Cair? Ini Penyebab dan Cara Lapor Agar Segera Diproses
Pencairannya dilakukan sekaligus, sehingga KPM langsung menerima total Rp 900 ribu. Penyaluran BLT ini seharusnya sudah mulai dilakukan sejak awal pekan ini, tepatnya Senin (20/10/2025), namun sempat tertunda.
Kendala yang menghambat penyaluran BLT ini, khususnya yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, telah menjadi sorotan pemerintah.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa persoalan logistik menjadi salah satu pemicu terhambatnya pencairan.
Selain masalah logistik, penundaan juga disebabkan oleh data penerima yang belum sinkron, seperti yang terjadi pada penyaluran melalui Kantor Pos.
Menkeu Purbaya telah memerintahkan Dirjen terkait untuk berdiskusi dengan PT Pos agar mempercepat penyaluran bantuan.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa penyaluran BLT untuk masyarakat miskin di desil terendah (desil 1-2) tetap diutamakan dan diharapkan segera mengalir.
Purbaya memastikan bahwa penyaluran melalui PT Pos Indonesia, yang menjadi salah satu skema utama distribusi bantuan ini, diharapkan rampung sepenuhnya di pekan yang sama dengan pernyataannya. Skema penyaluran BLT Kesra ini dibagi menjadi dua jalur utama.
Pertama, melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), di mana penyaluran dilakukan langsung ke rekening penerima. Kedua, melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Bagi penerima yang belum memiliki rekening bank, penyaluran akan dilakukan langsung oleh PT Pos, baik diambil di Kantor Pos maupun diantar langsung ke rumah masing-masing KPM.
Secara keseluruhan, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ini menyasar rumah tangga yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4.
Total KPM yang ditargetkan mencapai sekitar 35,4 juta keluarga di seluruh Indonesia. Selain masyarakat desil terendah (1-2), penerima BLT ini juga ditambah hingga desil 3 dan 4.
Baca Juga: 35 Juta KPM Bakal Menerima BLT Kesra Mulai Minggu Depan, Penyaluran Melalui Himbara dan PT Pos
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa bantuan ini merupakan stimulus ekonomi tambahan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk mendanai BLT tambahan ini.
Dana sebesar ini diperoleh dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah pada awal tahun lalu.
Menurut Seskab Teddy, efisiensi anggaran dilakukan agar dana yang belum diperlukan atau belum tercapai dapat dialihkan untuk program bantuan sosial semacam ini.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf turut memberikan konteks terkait kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah.
Mensos menjelaskan bahwa BLT Kesra ini merupakan bentuk penebalan bantuan sosial bagi penerima reguler, sekaligus penambahan untuk keluarga baru.
Ia mencatat bahwa pagu anggaran perlindungan sosial pada tahun 2025 telah ditingkatkan secara signifikan pada era Pemerintahan Presiden Prabowo.
Anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM telah dinaikkan menjadi lebih dari Rp 110 triliun, yang disebutnya mungkin merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.
Bagi KPM yang sudah menerima Program Sembako, yang biasanya mendapatkan Rp 200.000 setiap bulannya dan disalurkan setiap tiga bulan sekali kepada 18 juta KPM, mereka akan mendapatkan tambahan.
Dengan adanya BLT tambahan sebesar Rp 900.000 per keluarga di triwulan keempat ini, total yang diterima KPM Program Sembako menjadi Rp 1,5 juta.
Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa penambahan bantuan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan menciptakan stimulus ekonomi.
Ia mengimbau agar dana bantuan ini digunakan sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok, dan bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online atau membeli pulsa.
Melalui program BLT Kesra ini, Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil.
Harapannya, bantuan ini tidak hanya berfungsi menjaga daya beli, tetapi juga menjadi jembatan bagi penerima manfaat untuk naik ke tahap program pemberdayaan ekonomi.
Mensos mengungkapkan bahwa pada tahun ini, sudah ada 77 ribu KPM yang berhasil ‘lulus’ dari program bantuan dan berpindah ke program pemberdayaan, dan target ini akan diperbanyak pada tahun berikutnya.
Dengan adanya janji dari Menteri Keuangan Purbaya, 35,4 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah seperti Tulungagung, dapat bernapas lega dan menantikan pencairan dana Rp 900 ribu ini sebelum akhir minggu.
Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa penyaluran bantuan dapat berjalan optimal dan maksimal. ****
Editor : Dharaka R. Perdana