RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap tegas terkait strategi pemerintah dalam menjaring investasi asing ke Indonesia.
Purbaya dengan gamblang menyatakan bahwa dirinya bukanlah bendahara negara yang akan "memohon-mohon" atau merengek kepada para investor global agar sudi menanamkan modal di Tanah Air.
Menurutnya, kebijakan investasi ke depan akan sangat selektif, memprioritaskan mereka yang siap memberikan dampak nyata bagi perekonomian rakyat dan mau berbagi teknologi.
Penegasan ini disampaikan oleh Menkeu Purbaya saat melaksanakan rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta pada Senin (3/11/2025).
Purbaya memandang bahwa kehadiran investor asing, meskipun diundang, bukanlah faktor penentu utama dalam membangun ekonomi nasional.
Ia meyakini, investor asing datang ke Indonesia terutama karena motivasi untuk menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang sejatinya telah dibangun dan diciptakan oleh anak-anak bangsa.
"Saya ngundang investor asing enggak? ya ngundang, tapi saya enggak akan memohon-mohon, kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing enggak akan membangun negara kita, mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi,” tegas Purbaya.
Maka dari itu, strategi utama yang diusung oleh Menkeu Purbaya ke depan adalah menciptakan iklim dan kondisi ekonomi yang kondusif.
Sehingga "kue pertumbuhan ekonomi" itu menjadi besar dan secara otomatis akan menarik minat investor untuk masuk.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi sembarangan membuka pintu bagi investasi asing.
Setiap tawaran yang masuk akan diseleksi secara ketat dengan pertimbangan utama, yakni dampak nyatanya terhadap perekonomian rakyat Indonesia.
Purbaya sendiri lebih condong mencari investor yang mampu menyediakan atau mentransfer teknologi yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia (RI).
Kebijakan seleksi ketat ini merupakan langkah krusial agar keberadaan investor asing di masa depan tidak justru menggerus industri domestik yang sudah eksis dan kuat.
Purbaya menekankan bahwa ia pasti akan mencari investasi asing yang memiliki spillover technology atau efek limpahan teknologi.
“Pasti akan saya cari yang ada spillover technology-nya,” ujarnya.
Ia memberikan contoh yang sangat spesifik mengenai industri mana yang tidak perlu diundang.
“Kalau tukang jahit baju aja nggak usah diundang ke sini, udah banyak di sini,” jelasnya.
Ia memaparkan, sektor-sektor yang teknologinya sudah dimiliki oleh Indonesia tidak perlu dibuka lebar, namun sektor yang teknologinya belum kita kuasai harus dibuka untuk investasi.
“Yang kita punya nggak usah dibuka, tapi yang kita nggak punya kita buka. Itu strategi kita ke depan ya,” kata Purbaya.
Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan investasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah strategis Purbaya ini juga didukung oleh data realisasi investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa realisasi investasi pada kuartal III 2025 telah mencapai Rp 491,4 triliun, atau 25,8 persen dari target sepanjang 2025.
Lebih lanjut, sepanjang periode Januari hingga September 2025, realisasi investasi sudah mencapai angka Rp1.434,3 triliun, yang berarti sudah mencapai 75,3 persen dari target tahun 2025.
Selain menetapkan kriteria transfer teknologi, Purbaya baru-baru ini juga melakukan audiensi dengan sejumlah investor, baik dari sektor perbankan maupun pelaku pasar modal di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, para investor mengungkapkan minat mereka untuk memahami sosok Menkeu yang baru dan apa landasan kebijakan yang akan diusungnya untuk menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Sebenarnya mereka ingin tahu saya seperti apa orangnya, dan apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” ungkap Purbaya.
Salah satu masukan penting yang diterima oleh Menkeu Purbaya dari para investor adalah bahwa iklim investasi di Indonesia dinilai masih membutuhkan perbaikan signifikan.
Menanggapi sorotan tersebut, Purbaya mengaku telah berjanji untuk berkomitmen memperbaiki iklim investasi.
Sebagai tindakan nyata untuk mencapai perbaikan tersebut, Purbaya mengumumkan rencana pembentukan tim percepatan program pembangunan.
Tim ini akan dibentuk bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Purbaya berjanji bahwa ia akan "bergerak" jauh lebih cepat segera setelah tim percepatan tersebut rampung dibentuk.
Langkah konkret lainnya untuk mendukung pelaku usaha adalah rencana pembukaan kanal aduan khusus.
Kanal aduan ini akan terkoneksi langsung dengan dirinya, memungkinkan pelaku bisnis menyampaikan laporan atau kendala tanpa birokrasi berbelit.
Ia bahkan berencana mendedikasikan satu hari penuh dalam seminggu untuk fokus memecahkan perkara-perkara yang dilaporkan melalui kanal tersebut.
Di samping isu investasi dan iklim usaha, investor juga sempat menanyakan efektivitas penempatan dana pemerintah, atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN, senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Terkait hal tersebut, Menkeu Purbaya meyakinkan bahwa penyerapan dana tersebut menunjukkan tren yang semakin baik.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah mengajukan permohonan penambahan dana.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, injeksi dana sebesar Rp200 triliun ini diprediksi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5,5 persen pada kuartal IV-2025.
Purbaya menjamin bahwa para investor akan dapat melihat hasil positif dari penempatan dana ini menjelang akhir sisa tahun 2025. ****
Editor : Dharaka R. Perdana