RADAR TULUNGAGUNG – Rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan redenominasi rupiah pada 2027 mendapat catatan kritis dari kalangan ekonom.
Direktur Ekonomi Digital, Nailul Huda, menilai kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati karena berisiko memicu inflasi dan menimbulkan biaya besar bagi negara.
Menurut Huda, redenominasi memang bisa memperkuat citra rupiah, tetapi tidak bisa dilakukan di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya kuat.
“Kalau ekonomi belum stabil, justru bisa berisiko. Biayanya besar, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Risiko Inflasi dan Salah Persepsi
Huda menjelaskan bahwa masyarakat yang belum memahami konsep redenominasi bisa salah menafsirkan nilai uang.
“Kalau orang mengira nilai uangnya turun, bisa memicu kenaikan harga-harga. Inilah risiko terbesar kebijakan Purbaya Yudi Sadewa,” kata Huda.
Selain itu, sektor swasta juga akan terbebani karena harus memperbarui sistem keuangan dan akuntansi agar sesuai dengan nominal baru.
“Dari sisi teknis, ini pekerjaan besar,” tambahnya.
Bukan Sekadar Gengsi Rupiah
Menurut Nailul Huda, salah satu alasan Purbaya Yudi Sadewa mendorong redenominasi adalah untuk menaikkan gengsi rupiah di mata dunia.
Namun, ia mengingatkan bahwa redenominasi tidak akan otomatis memperkuat nilai tukar tanpa diiringi perbaikan fundamental ekonomi.
“Kalau hanya menghapus nol tanpa memperkuat cadangan devisa, nilai tukar tetap rentan,” ujarnya.
Harus Dibarengi Kebijakan Lain
Huda menekankan bahwa pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendukung seperti stabilisasi fiskal, penguatan ekspor, dan peningkatan cadangan devisa agar redenominasi benar-benar efektif.
“Langkah Purbaya Yudi Sadewa bisa berhasil jika dilakukan komprehensif, bukan simbolik,” tegasnya.
Pemerintah diminta tidak terburu-buru, sebab kesalahan langkah bisa menimbulkan efek domino bagi ekonomi nasional.
“Redenominasi memang penting, tapi waktu pelaksanaannya harus benar-benar tepat,” tutup Huda.***
Editor : Vidya Sajar Fitri