RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keinginannya untuk turut serta dalam rombongan pemerintah yang akan berangkat ke China.
Tujuannya, untuk mengikuti secara langsung proses negosiasi terkait mekanisme pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.
Purbaya menyebut, pemerintah memang sedang menyiapkan tim yang akan dikirim ke China guna membahas skema pembayaran utang proyek tersebut.
Ia berharap bisa ikut dalam rombongan agar memahami dengan jelas arah diskusi yang akan dilakukan kedua pihak.
“Mungkin (pemerintah) Indonesia akan mengirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ujar Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11/2025).
Rencana Pengiriman Tim Negosiasi ke Tiongkok
Pernyataan Purbaya ini menandakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah serius untuk menuntaskan urusan pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh kepada pihak Tiongkok.
Rencana pengiriman tim negosiasi menjadi upaya lanjutan dalam memastikan mekanisme pelunasan dapat berjalan sesuai kesepakatan.
Tim tersebut nantinya akan berdiskusi dengan pihak kreditur dari Tiongkok mengenai berbagai aspek teknis pembayaran, mulai dari waktu pelunasan hingga rincian perjanjian keuangan yang masih harus difinalisasi.
Namun, Purbaya tidak menjelaskan secara rinci kapan keberangkatan tim itu akan dilakukan maupun siapa yang akan memimpinnya.
Pembahasan Penggunaan Dana Sitaan Korupsi Masih Berjalan
Selain membicarakan soal negosiasi ke China, Purbaya juga menyinggung mengenai opsi pembayaran utang menggunakan dana sitaan kasus korupsi.
Menurutnya, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan internal antar-kementerian dan lembaga pemerintah.
Ia menegaskan bahwa secara prinsip, ide pemanfaatan dana hasil sitaan korupsi sudah mendapat persetujuan awal.
Namun, sebelum bisa diterapkan, masih dibutuhkan kajian teknis yang mendalam, termasuk menyesuaikan dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, kebijakan penggunaan dana sitaan korupsi untuk menutup kewajiban pembayaran utang Whoosh belum bisa dijalankan dalam waktu dekat.
Pemerintah masih harus memastikan seluruh mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
Purbaya Ingin Memahami Langsung Proses Diskusi
Dalam keterangannya, Purbaya menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam proses negosiasi tersebut.
Ia ingin memahami secara menyeluruh bagaimana pembahasan akan dilakukan, termasuk poin-poin apa saja yang dibahas terkait pembayaran utang proyek yang bernilai besar itu.
Menurut Purbaya, pemahaman langsung akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih akurat dan sesuai kondisi fiskal Indonesia.
Diskusi dengan Tiongkok dinilai penting agar tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran di kemudian hari.
Langkah Cepat Pemerintah Finalisasi Skema Pembayaran Whoosh
Pernyataan Menkeu tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin bergerak cepat dalam menyelesaikan urusan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Setelah beberapa kali dibahas di level kebijakan, kini fokus pemerintah adalah memfinalisasi skema pembayaran yang paling tepat dan realistis.
Walau tidak memberikan detail waktu keberangkatan maupun komposisi tim, Purbaya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperjelas tanggung jawab keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.
Negosiasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang lebih terukur dan saling menguntungkan. Pemerintah ingin memastikan agar kewajiban terhadap proyek strategis nasional ini dapat dituntaskan tanpa menimbulkan beban baru pada keuangan negara.
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh menjadi salah satu proyek transportasi modern pertama di Indonesia yang bekerja sama langsung dengan pihak Tiongkok.
Oleh karena itu, penyelesaian utang proyek ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kredibilitas kerja sama antarnegara.
Dengan adanya rencana pengiriman tim ke China serta keinginan Menkeu Purbaya untuk ikut langsung dalam prosesnya, diharapkan pembahasan mengenai skema pembayaran bisa berlangsung lebih efektif dan transparan.
Editor : Anggi Septian A.P.